REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui PLT Kepala Dinas Tri Indarti menyatakan dukungannya terkait pembangunan rumah sakit dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Denpasar, Bali.
"Untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Sanur terkait pembangunan rumah sakit kami dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat mendukung. Nanti peruntukannya karena saat ini mungkin banyak warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri jadi ke depannya tidak perlu lagi," kata Tri di Denpasar, Selasa (26/7/2022).
Tri mengatakan, proyek ini dikomandoi langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya masih menunggu arahan. Namun demikian, dikatakan Tri, proses pengurusan dokumen-dokumen penting telah dikerjakan, kemudian pembangunan diperkirakan akan berjalan secara bertahap.
"Dari konsep dan semuanya dari pusat, nanti akan menyerap tenaga dari Bali, luar Bali dan luar Indonesia. Mungkin Bu Kadis sebelumnya sudah meninjau karena ini semuanya pusat yang urus sampai dengan perizinan dan lainnya," ujar Tri kepada media di Bali.
Di dalam infrastruktur kesehatan yang rencananya di bangun di lahan sekitar kawasan Grand Inna Bali Beach itu kabarnya tak hanya berisi rumah sakit. Bangunan tersebut bersifat komprehensif sehingga tak hanya aspek kesehatan namun turut mendongkrak pariwisata hingga ekonomi Bali.
"Dengan ini Indonesia jadi ada rumah sakit yang setara juga dengan rumah sakit yang di luar negeri. Ini tentunya akan membawa dampak yang bagus untuk Kota Denpasar karena selain rumah sakit, di sana juga disiapkan fasilitas-fasilitas hotel hingga MICE," kata Tri Indarti.
Sementara itu, pada Jumat (22/7/2022) lalu, usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai Menko Airlangga Hartarto. Airlangga juga menyebut total lahan yang diusulkan adalah 41,37 hektare dengan investasi sebesar Rp 10,2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika