REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengaturan penyaluran tepat sasaran menjadi jalan keluar utama untuk antisipasi habisnya kuota BBM bersubsidi yang diprediksi akan terjadi sebelum akhir tahun nanti. Pemerintah harus segera mengambil sikap agar tidak lagi terjadi kegaduhan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kuota Pertalite yang akan habis berpotensi mengakibatkan kelangkaan Pertalite ke depan. Dalam mengontrol konsumsi, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan diberbagai tempat dan potensi kebocoran besar.
“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” katanya di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Menurut Josua, akselerasi penerapan aplikasi bagi masyarakat dapat mengatasi hal ini, karena aplikasi dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen. “Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," ungkap Josua.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan prediksi habisnya kuota BBM bersubsidi, terutama pada Pertalite memang wajar terjadi. Peningkatan konsumsu Pertalite tahun ini makin menjadi seiring dengan hilangnya Premium dari pasaran.
Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah kisaran 28-30 juta Kiloliter (KL). Hal tersebut karena sebelum adanya program penghapusan Premium konsumsi Pertalite sudah 22 juta KL. Sementara konsumsi Premium Stataus terakhir sekitar 6-8 juta KL.
"Jadi wajar kalo 23 juta Kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi.
Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjut Komaidi, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak terutama parlemen.
"Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah," ungkap Komaidi.
Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Pertamina selama ini dengan aplikasi MyPertamina secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta KL tidak terlampaui. "Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta KL per tahun. Makanya bolanya ada pada pemerintah," kata dia.
Komaidi menilai, rencana untuk melakukan mengandalkan pembatasan pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.
"Tentu kalau efektif 100 persen sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM Subsidi). Namun ini upaya yg bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja sifatnya. Memang idealnya subsidinya langsung bukan ke barang.Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada," ungkap Komaidi.
Menurut dia, 'bola panas' saat ini memang di pemerintah. Pengaturan subsidi tepat sasaran bisa saja diperuntukan untuk roda dua atau kendaraan pelat nomor kuning.
Namun pelaksanaan di lapangan pasti tidak akan mudah. Untuk itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk atasi kekuranagan kuota BBM bersubsidi ini.
"Kalau mau sederhana misalnya hanya roda dua dan plat kuning yang disubsidi. Namun tentu mudah secara teknis tidaklah muda dari perspektif pemerintah karena ada hal-hal yang perlu diperhitungkan sehingga memang diperlukan kesadaran dari para pihak, terutama dari kita semua yang sudah berdaya beli," jelas Komaidi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, mengatakan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta Kiloliter hanya bertahan sampai September 2022. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut.
Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta KL. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter dan diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.
Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.
Menurut Andre perlu upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut. Dia mendorong pemerintah segera duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pertamina dan BPH Migas untuk membicarakan penambahan kuota BBM jenis Pertalite.
"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," kata Andre.
Ikuti Whatsapp Channel Republika