REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia memproyeksikan Palembang dan Surabaya menjadi kota berikutnya yang ikut serta menerapkan integrasi tarif untuk jaringan transportasi kota.
Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin mengatakan saat penugasan untuk sistem pembayaran terintegrasi antarmoda di Jakarta pada Juli 2020, perusahaan mengadopsi sistem yang serupa dengan kota-kota besar lainnya.
"Jadi dimulainya dari Jakarta, tetapi bisa dilakukan integrasi di kota-kota lain, seperti Palembang dan Surabaya. Nanti kita dorong supaya bisa diterapkan juga," kata Kamaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/4/2022).
Kamaluddin mengatakan integrasi tarif dan pembayaran ini dapat dilakukan di kota-kota yang memiliki transportasi umum dengan jumlah penumpang yang cukup banyak. Selain untuk mengatasi kemacetan, integrasi tarif pada jaringan transportasi umum ini akan membuat pembayaran lebih efisien.
DKI Jakarta sendiri berhasil menurunkan peringkat kota termacet di dunia dari 10 besar pada tahun 2019, menjadi peringkat ke-46 pada 2021 setelah perluasan jaringan transportasi ibu kota.
"Di kota lain kalau ingin transportasinya lebih efisien, bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat, bisa dibantu dengan integrasi yang sama seperti di Jakarta ini," kata Kamaluddin.
Pengamat Transportasi dari Universitas Sriwijaya Palembang, Erika Buchari, menilai bahwa Pemerintah Kota Palembang harus memiliki itikad (goodwill) yang kuat dalam membenahi sistem transportasi kota. Menurut Erika, Palembang memiliki potensi yang besar dibandingkan kota lainnya dalam mencapai integrasi antarmoda, seperti di Jabodetabek. Apalagi, Palembang telah memiliki moda angkutan yang lengkap baik di darat maupun di sungai.
"Harus ada goodwill dari Wali Kota Palembang karena potensinya itu besar sekali. Palembang sangat cocok untuk mengadopsi sistem JakLingko karena sangat banyak sekali angkutan umum, meskipun banyak rute yang harus ditambah," kata Erika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika