REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mempercepat realisasi pembangunan kawasan industri perikanan halal di wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Hal itu guna mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sektor kelautan dan perikanan.
Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh mengemukakan, saat ini pembangunan kawasan industri perikanan halal dalam tahap studi dan penyiapan lahan. "Studi kelayakan itu dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya," kata Ridha Saleh.
Ridha Saleh mengemukakan, pembangunan kawasan industri perikanan halal merupakan implementasi dari visi Pemprov Sulteng yaitu gerak cepat Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera. Pemprov, katanya, telah bertemu dan menyampaikan langsung usulan pembangunan kawasan industri perikanan halal kepada Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta.
"Saat itu, Menteri Trenggono sangat tertarik dengan usulan dari Pak Gubernur," kata Ridha Saleh.
Dari usulan tersebut, ia menguraikan, Menteri Trenggono merespons positif, dengan mengirim tim untuk melakukan peninjauan di lokasi dan kabupaten yang diusulkan oleh Gubernur Sulteng. "Saat ini sedang disusun dokumen studi kelayakan dan penyiapan lahan," kata dia.
Ia mengatakan bahwa Pemprov Sulteng melalui Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan pembangunan tersebut kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan serta kepada Kementerian Kemaritiman dan Investasi bahkan ke Wakil Presiden. Karena itu, kata dia, pembangunan kawasan industri perikanan halal di Banggai mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Hal itu seiring dengan Sulawesi Tengah menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur," kata Ridha Saleh.
Ia menambahkan, dengan terbangunnya kawasan industri perikanan maka berdampak langsung pada percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
