REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan Bali akan sangat rentan menghadapi krisis ekonomi jika 100 persen masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
"Dalam teori investasi, tak boleh menaruh telur di dalam satu keranjang. Kalau keranjang jatuh, maka (keseluruhan) telur akan pecah," ujar dia ketika memberikan kuliah umum di Universitas Warmadewa, Bali, yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Selasa (9/8/2022).
Selama ini, Bali memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar kepada Indonesia terutama berkat kedatangan 20 juta turis berwisata ke Pulau Dewata.
Memasuki masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami minus hingga 12 persen pada 2020. Bagi Teten menjelaskan, salah satu penyebab ekonomi Bali melemah karena faktor ketergantungan terhadap sektor pariwisata yang terhambat karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
Menurut Teten, Bali harus dikembangkan sebagai pusat perdagangan dunia sebagaimana Singapura. Dalam arti, provinsi tersebut perlu membangun kapasitas pusat produksi besar guna meraup pangsa pasar digital yang begitu besar.
Dia telah membicarakan rencana pengembangan Bali sebagai jendela perdagangan Indonesia ke dunia global dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. "Kalau (dulu) Bali dikunjungi dunia, sekarang Bali harus balik mengunjungi dunia. Ini yang saya kira kita harus siapkan, bagaimana Bali mengunjungi dunia ini konsepnya harus kita terjemahkan lebih detail," ucapnya.
Teten juga menilai, Bali kini memiliki keunggulan banyak produk, seperti produk seni yang sangat kuat hingga memiliki fasilitas spa terbaik di dunia."Waktu saya ke Luang Prabang di Laos, saya tinggal di hotel yang mirip di Bali. Akhirnya saya ketemu CEO hotelnya dan bertanya, kok ini seperti Bali. Lalu dia menjawab bahwa kami memang ingin tiru Bali, sampai tukang-tukangnya pun kami datangkan dari Bali," kata Teten.
Artinya, lanjut dia, Bali memiliki pelbagai potensi untuk mengembangkan identitas sebagai pusat perdagangan Indonesia, bukan hanya mengandalkan sektor pariwisata. Mulai dari penyedia konsultan arsitek untuk pembangunan infrastruktur seperti di Laos hingga penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).