REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengatakan, penelitian vaksin di BRIN tidak terpengaruh oleh pengurangan anggaran vaksin di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tahun anggaran 2023. Ke depan, BRIN akan tetap melakukan riset vaksin untuk aneka jenis penyakit menggunakan anggaran sendiri.
"Kalau anggaran vaksin di Kemenkes yang dikurangi tidak ada pengaruhnya untuk riset vaksin (di BRIN)," ujar Handoko kepada Republika.co.id, Kamis (18/8/2022).
Menurut dia, penelitian untuk segala jenis vaksin masih akan terus berlanjut, tidak hanya khusus vaksin Covid-19 saja, karena sandaran riset untuk itu semua berada di BRIN dan akan menggunakan anggaran dari BRIN. Penelitian vaksin yang ada di BRIN, kata dia, adalah untuk vaksin berbagai jenis penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan penyakit-penyakit lainnya yang juga membutuhkan vaksin.
"Iya (penelitian vaksin) jalan terus, karena kita masih perlu banyak vaksin untuk aneka jenis penyakit lain seperti TBC dan lain-lain. Sandaran riset semua dari BRIN," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin merancang anggaran sebesar Rp 88,5 triliun untuk transformasi kesehatan tahun 2023. Anggaran tersebut dari alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan Rp 169,8 triliun tahun depan.
Meski begitu anggaran transformasi kesehatan tersebut menurun dari tahun 2022 yang Rp 96,8 triliun karena ada pengurangan pengadaan vaksin sebesar Rp 10 triliun. "Kami telah menyusun transformasi kesehatan karena belajar dari krisis-krisis sebelumnya, saat krisis terjadi adalah saat yang tepat melakukan reformasi," kata Budi dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 yang dipantau secara daring, Rabu (17/8/2022).
Ia memerinci, anggaran transformasi kesehatan 2023 dialokasikan Rp 6,06 triliun untuk transformasi layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Kemudian untuk transformasi layanan rujukan sebesar Rp 18,15 triliun melalui peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier.
Serta transformasi sistem ketahanan kesehatan senilai Rp 1,48 triliun untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat ketahanan tanggap darurat. "Dengan transformasi sistem kesehatan kami pastikan industri kesehatan kita siap jika terjadi pandemi kembali dari hulu ke hilir dan kami ingin pastikan kita ada tenaga cadangan kesehatan," ujar dia.
Budi melanjutkan, anggaran juga dialokasikan untuk transformasi sistem pembiayaan kesehatan senilai Rp 49 triliun dengan tiga tujuan, yakni tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien. Untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan dianggarkan Rp 4,18 triliun, yang akan digunakan dalam penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta kemudahan penyertaan tenaga kesehatan dalam dan luar negeri.
Selanjutnya, anggaran transformasi teknologi kesehatan dialokasikan Rp 540 miliar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Sementara untuk kegiatan rutin senilai Rp 9,04 triliun, yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, dan belanja tupoksi non transformasi.
