REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengatakan, selama KPK berdiri sudah banyak tokoh politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Baik dari anggota parlemen maupun Kepala Daerah yang diciduk KPK lantaran bermain curang saat menjabat.
Nawawi menyebut, hal ini terjadi karena adanya mahar politik sebelum para kader mencalonkan menjadi pemimpin. Sehingga saat menjabat, mereka ‘harus balik modal’ untuk membayar biaya mahar tersebut.
“Melihat kenyataan tersebut sulit membayangkan Indonesia bebas dari korupsi. Dari wakil rakyatnya sendiri, para kader parpol yang seharusnya menyerap aspirasi rakyat, tapi justru menyengsarakannya,” kata Nawawi saat kegiatan pembekalan antikorupsi kepada puluhan kader Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) melalui Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (24/8/2022).
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief menambahkan, ada tiga modus utama korupsi politik yang biasa dilakukan oleh para kader parpol. Pertama, kata dia, yakni penyalahgunaan jabatan. Dua lainnya momen elektoral dan pembuat kebijakan. “Ketiga hal ini biasa dilakukan ketika para calon sudah menduduki jabatannya, lantaran memiliki kekuasaan,” ujar Amir.
Karena itu, KPK berupaya melakukan pencegahan dengan pendidikan antikorupsi kepada para kader agar tidak terjerumus. Hal ini dinilai sangat penting karena partai politik merupakan pilar demokrasi. Jika banyak dinodai dengan praktik-praktik korup, maka dapat menghancurkan sebuah peradaban negara.
Adapun PKP merupakan partai ke-16 dari 20 partai nasional di Indonesia yang dijadwalkan mengikuti program KPK, yakni Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. PKP yang turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Ketua Umum Yussuf Solichien, Wakil Ketua Umum Aslizar Nurdin Tanjung, Sekretaris Jenderal Syahrul Mamma, dan 60 kader PKP.
Ketua Umum PKP, Yussuf Solichien mengatakan, partainya telah berkomitmen menegakkan integritas di setiap masing-masing kadernya. Jika ada kader PKP yang melakukan perbuatan korupsi, maka akan langsung dipecat.
“Seluruh kader simpatisan komitmen apabila ada mereka yang ‘nyeleneh macem-macem’, langsung saya copot dan pecat dari partai,” katanya.
KPK mendorong penguatan integritas partai politik sebagai institusi politik yang memiliki peran penting dalam menghasilkan para pemimpin dan pejabat publik baik di pusat maupun daerah. Harapannya, penguatan integritas internal partai politik dapat memperkuat parpol sebagai institusi politik yang berintegritas dan menekan korupsi di sektor politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika