Rabu 31 Aug 2022 05:30 WIB

Rusia Siap Balas Sanksi Larangan Visa Uni Eropa

Uni Eropa masih belum satu suara soal larangan visa bagi warga Rusia

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berbicara kepada wartawan di Moskow, Rusia. Pemerintah Rusia mengatakan siap membalas Uni Eropa jika perhimpunan tersebut memberlakukan larangan penerbitan visa bagi warganya. Ilustrasi.
Foto: AP Photo
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berbicara kepada wartawan di Moskow, Rusia. Pemerintah Rusia mengatakan siap membalas Uni Eropa jika perhimpunan tersebut memberlakukan larangan penerbitan visa bagi warganya. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia mengatakan siap membalas Uni Eropa jika perhimpunan tersebut memberlakukan larangan penerbitan visa bagi warganya. Untuk sementara ini, Moskow akan mengikuti perkembangan wacana tersebut.

“Kami tahu bahwa ada perbedaan pandangan di antara negara-negara Eropa tentang masalah ini (pelarangan visa bagi warga Rusia). Kami akan mengikuti ini dengan cermat,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada awak media, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga

Menurut Peskov, jika larangan visa dilakukan oleh Uni Eropa maka hal itu merupakan keputusan serius yang ditujukan kepada warga Rusia. “Tentu saja keputusan seperti itu tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban,” ucapnya.

Negara anggota Uni Eropa memang terpecah terkait wacana penerapan larangan visa turis bagi warga Rusia. Para menteri luar negeri (menlu) negara anggota Uni Eropa diagendakan melakukan pertemuan di Praha pada Selasa (30/8/2022) dan Rabu (31/8/2022) untuk membahas hal tersebut. Saat ini Uni Eropa sedang memikirkan tentang sanksi lanjutan seperti apa yang bisa diterapkan terhadap Moskow.

Namun Prancis dan Jerman sudah menyampaikan penentangannya terhadap rencana pelarangan visa bagi warga Rusia. Kedua negara tersebut menjelaskan, mereka berhati-hati terhadap pembatasan yang meluas pada kebijakan visanya.

Prancis dan Jerman terlibat perdebatan tentang pengawasan ketat terhadap aplikasi visa untuk risiko keamanan. Namun keduanya percaya, visa masih harus dikeluarkan.

“Kita tidak boleh menyerah untuk mendukung elemen pro-demokrasi dengan masyarakat Rusia. Kebijakan visa kami mencerminkan hal itu dan terus memungkinkan kontak antar-masyarakat di Uni Eropa dengan warga negara Rusia yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia,” kata Jerman dan Prancis dalam sebuah pernyataan bersama, Selasa.

“Kita tidak boleh meremehkan kekuatan transformatif dari pengalaman hidup dalam sistem demokrasi secara langsung, terutama untuk generasi mendatang,” tambah Prancis dan Jerman dalam pernyataan bersamanya. 

Sementara itu, sejumlah negara anggota Uni Eropa dari Eropa Timur dan Nordik, telah menyampaikan dukungan mereka terhadap rencana penerapan larangan visa bagi warga Rusia. "Sangat provokatif bagi saya bahwa Anda melihat pria Rusia di pantai Eropa di Eropa Selatan dan pada saat yang sama pria Ukraina antara 18 dan 60 tahun bahkan tidak bisa meninggalkan negara mereka tetapi harus berjuang untuk kebebasan mereka," kata Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod pekan lalu.

Kofod menilai, merupakan langkah yang benar bagi Uni Eropa untuk membatasi atau bahkan menutup pintu bagi turis Rusia. “Itu akan mengirim pesan yang jelas kepada (Presiden Rusia Vladimir) Putin,” ucapnya.

Sebagian besar warga Rusia memasuki Uni Eropa melalui perbatasan darat Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, dan Finlandia. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis mengatakan negara-negara tersebut dapat bertindak sendiri jika Uni Eropa tidak menyetujui larangan umum penerbitan visa bagi warga Rusia.

Baca juga : Uni Eropa Terpecah Soal Rencana Larangan Visa Bagi Warga Rusia

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement