REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan alokasi anggaran Bansos di APBN 2023. Pasalnya, Kamrussamad menegaskan ancaman di 2023 tidak lebih ringan dibanding 2022. Hal ini diungkapkan Kamrussamad dalam rapat komisi XI bersama menkeu hari inj dikompleks DPR RI, Senayan.
"Bansos perlu ditingkatkan, sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," ujarnya seperti dalam siaran persnya, Senin (5/9/2022).
Kamrussamad mengatakan arsitektur APBN 2023 memang dirancang dengan semangat optimisme. Namun perlu diingat, hal tersebut wajib diiringi dengan kewaspadaan tinggi. Ini karena inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman di 2023.
Dari pidato Presiden, RAPBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 479,1 triliun. "Saya lihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun," katanya.
Bansos menurut Kamrussamad, harus menjadi salah satu pos belanja prioritas pemerintah. Ini mengingat risiko inflasi yang diprediksi masih tetap tinggi, baik inflasi pangan maupun energi.
