REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Muktamar PAS ke-68 bertema 'Malaysia Sejahtera' yang berakhir hari ini, Selasa (6/9/2022) melewati 13 mosi, termasuk unifikasi partai politik yang didominasi Melayu-Muslim dalam Pemilihan Umum ke-15 (GE15).
Hasil muktamar sepakat jika partai-partai Islam melayu bersatu untuk pemilu mendatang.
Mosi yang diajukan Majelis Ulama partai tersebut bertujuan untuk mengembalikan kekuatan partai politik Melayu-Muslim sentris dalam pemilu, termasuk melanjutkan kerja sama dengan UMNO melalui platform Muafakat Nasional (MN) untuk memastikan pertarungan lurus di pemilu mendatang.
Delegasi Majelis Ulama PAS, Roslan Md Isa, mengatakan partai harus menyatukan partai-partai politik Melayu-sentris untuk mencegah perpecahan dalam suara Melayu.
“Strategi pertarungan langsung juga diperlukan untuk menghindari bentrokan antara partai politik yang didominasi Melayu-Muslim, kami juga menolak kerjasama politik dengan Pakatan Harapan serta 'tenda besar',” kata Isa, dilansir dari The Sun Daily, Selasa.
Ide tenda besar mengacu pada pendekatan mengadakan negosiasi dengan partai politik lain sebagai strategi untuk memenangkan pemilu (GE15) mendatang.
Delegasi dari Taiping Mahjube, Hanafi, mengatakan pimpinan PAS harus mengirimkan surat undangan kepada para petinggi UMNO untuk berunding agar strategi straight fight di GE15 bisa terwujud.
Dia mengatakan suara UMNO sangat penting dalam upaya membangun politik Muslim Melayu di negara itu. Dia juga menambahkan bahwa hubungan antara PAS dan UMNO di tingkat akar rumput adalah ramah seperti 'lokomotif dan pelatih'.
Muktamar juga mengesahkan mosi yang mendorong PAS untuk memimpin gerakan Islam unifikasi umat lintas batas nasional dan internasional, yang diperdebatkan delegasi Dewan Pemuda PAS Mohd Hanif Jamaluddin.
Selain itu juga, Muktamar menyerukan partai untuk mengambil keuntungan dari posisi yang dipegang oleh presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Utusan Khusus Perdana Menteri untuk Timur Tengah, dia mengatakan mosi itu diajukan menyusul krisis dan tantangan skenario politik saat ini.
Kedua mosi tersebut disetujui bersama dengan lima mosi lainnya yang diperdebatkan dalam muktamar, sedangkan enam mosi lainnya diterima dengan suara bulat, termasuk pembentukan undang-undang untuk mengendalikan tindakan provokasi terhadap Islam dan komite khusus untuk memantau anggota parlemen dan anggota dewan negara dari partai. Muktamar ditunda ke tahun depan yang akan diselenggarakan Kelantan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika