REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Warga Rusia yang ingin masuk ke Uni Eropa harus menghadapi proses aplikasi yang lebih panjang dan merogoh kocek lebih dalam. Biaya visa Uni Eropa bagi warga Rusia akan naik dari 35 euro menjadi 80 euro.

Komisi Uni Eropa mengatakan, pengetatan visa bagi warga Rusia akan terus berlanjut hingga invasi di Ukraina berakhir. Lebih dari satu juta orang Rusia telah melakukan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa sejak invasi ke Ukraina pada Februari lalu.

"Rusia telah merusak kepercayaan yang menjadi dasar perjanjian visa Uni Eropa-Rusia," ujar Wakil Presiden Uni Eropa, Margaritis Schinas, dilansir BBC, Rabu (7/9/2022).

Di bawah perjanjian itu, selama 15 tahun Rusia menikmati proses yang disederhanakan untuk mendapatkan visa Uni Eropa. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, perjanjian visa harus ditangguhkan karena "tidak ada bisnis seperti biasa" dengan Rusia. Pekan lalu para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk menangguhkan perjanjian visa dengan Moskow.

Bahkan, beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman menyerukan larangan total terhadap masuknya warga Rusia. Sebagai jalan tengah, Komisi Eropa tidak memberlakukan larangan total melainkan mengeluarkan proposal baru untuk memperketat visa bagi warga Rusia. Beberapa negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia sudah mulai memperketat kontrol perbatasan.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, keputusan Uni Eropa akan mempersulit pelancong Rusia. Peskov menyebut aturan baru itu adalah keputusan yang konyol.

Di bawah proposal, warga Rusia akan menghadapi biaya visa yang lebih tinggi, proses aplikasi lebih lama, pembatasan visa multi-entri, dan memerlukan dokumen pendukung yang lebih banyak.

Secara terpisah, Komisi Uni Eropa mengusulkan agar negara-negara anggota menolak untuk mengakui paspor Rusia yang dikeluarkan di wilayah Ukraina yang diduduki.

"Rusia seharusnya tidak memiliki akses mudah ke Uni Eropa dan bepergian ke Uni Eropa sebagai turis bukanlah hak asasi manusia," kata komisaris urusan dalam negeri Uni Eropa, Ylva Johansson.