REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi (Menkop) UKM) Teten Masduki agar koperasi bisa menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan. Hal itu perlu dilakukan lantaran dari sekitar 11 ribu desa nelayan, hanya ada sekitar 388 Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) yang tersedia.
"Tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Koperasi, jadi ada sekitar 11 ribu desa nelayan tapi total SPBU-nya (SPBN) hanya 388. Salah satunya kita kerja sama dengan koperasi, di mana Pertalite bisa diubah menjadi diesel," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen penuh dan akan selalu hadir untuk nelayan terutama dalam masa-masa sulit seperti kenaikan BBM saat ini. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan mereka dengan terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
"Upaya jangka pendek yaitu penyediaan BBM agar sedapat mungkin tidak berkurang," katanya.
Trenggono mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menambah kuota BBM bersubsidi ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kapal di beberapa pelabuhan perikanan.
Ia juga memastikan, pemerintah tengah mendaftar daerah-daerah mana saja yang mengalami kekurangan pasokan BBM bersubsidi. "Kita maksimal, semaksimal mungkin karena BBM ini kebijakan pengadaan oleh Pertamina dan penyaluran melalui BPH Migas. Kita sudah lakukan itu, secara intens kita lakukan," kata Trenggono.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan selain berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas, KKP juga telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan atau pelaku usaha bisa mendapat harga BBM nonsubsidi dengan harga khusus.
"Yang pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan," imbuhnya.
Di sisi lain, Antam menambahkan pemerintah juga terus mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan. Selanjutnya, pemerintah juga terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika