REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal memperpanjang program subsidi kedelai Rp 1.000 per kg bagi para perajin tahu dan tempe. Pasalnya, realisasi penyaluran kedelai bersubsidi hanya sekitar 80 ribu ton atau 10 persen dari target 800 ribu ton.
Program subsidi itu dilakukan selama empat bulan sejak April hingga berakhir Juli 2022. Adapun, alasan macetnya penyaluran kedelai bersubsidi lantaran persoalan data koperasi tahu dan tempe yang belum tuntas akibat banyak yang izin operasionalnya telah mati.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Saifulloh, perpanjangan akan dilakukan dengan catatan, data penerima diperbarui dan disempurnakan.
"Salah satu pertimbangan (perpanjangan) bahwa dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Gakoptindo akan melakukan update data," katanya kepada Republika.co.id, Senin (12/9/2022).
Saifulloh mengatakan, idealnya, perpanjangan program subsidi berlangsung sampai alokasi 800 ribu ton kedelai bersubsidi tersalurkan. Adapun peraturan teknis perpanjangan penyediaan subsidi kedelai akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
Pihaknya berharap dengan adanya pembaruan data, target pemerintah dalam program subsidi dapat tercapai paling lambat Desember mendatang. "Harapannya 800 ribu ton selesai disalurkan sampai bulan Desember 2022," kata Saifulloh.
Sebelumnya, Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) meminta pemerintah agar memperpanjang program subsidi kedelai untuk perajin tahu tempe yang telah berakhir pada Juli 2022 lalu. Pasalnya, realisasi volume penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sehingga banyak perajin belum mendapatkan pasokan subsidi.
"Program subsidi jalan, tapi tidak selancar seperti bayangan, banyak anggota koperasi yang minta diperpanjang," kata Aip kepada Republika.co.id, Senin (12/9/2022).
Aip pun menjelaskan, alasan penyaluran subsidi kedelai karena masalah data anggota koperasi tahu-tempe Indonesia (Kopti) yang belum tuntas. Ia menyebut, persoalan utama lantaran banyak izin operasional Kopti yang telah mati dan tidak diurus.
Dari target 27 provinsi penyaluran subsidi kedelai, baru 16 provinsi yang bisa menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Pasalnya, data Kopti harus lengkap dengan identitas detail setiap anggotanya.
Itu pun, kata Aip, proses pendataan belum merata dalam satu provinsi sehingga belum semua perajin mendapatkan kedelai bersubsidi. "Contoh di Jakarta saja, ada lima wilayah Kopti, namanya izin juga belum lengkap semua jadi ada yang baru dapat subsidi di bulan kedua," katanya.
Ia mengatakan, Gakoptindo sebagai organisasi di tingkat pusat telah meminta kepada Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) untuk membentuk tim kerja yang membantu penyelesaian izin.
"Kami sudah meminta perpanjangan subsidi pada bulan Agustus dan pengurusan izn terus kami lakukan karena itu dibutuhkan," kata dia.
