REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Nawir Arsyad Akbar
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Jumat (9/9/2022) lalu telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.
"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025," bunyi SK Kemenkumham yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada Jumat.
Dalam surat keputusan itu juga menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH - 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," demikian bunyi SK tersebut.
Muhammad Mardiono terpilih sebagai Plt Ketum PPP oleh Mahkamah Partai dalam Mukernas PPP pada 2-3 September bertempat di Bogor, Jawa Barat. Penunjukan Mardiono didahului keputusan musyawarah Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP yang mengeluarkan fatwa pemberhentian Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum PPP.
Pengamat yamg juga analisis politik IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam mengingatkan ancaman bagi PPP apabila masih terus berpolemik dualisme kepengurusan jelang pemilu 2024. Menurut Arif, tidak ada jalan lain bagi PPP harus tetap bersatu, atau akan semakin ditinggalkan dan tidak mungkin 'karam' di Pemilu 2024 mendatang.
"Polemik kepengurusan ini tentu menjadi tantangan PPP, apakah mereka akan eksis di 2024 atau justru akan 'karam' tak lolos Senayan," kata Arif kepada wartawan, Senin (12/9/2022).
Sebab, menurut dia, bagaimanapun perpecahan di tubuh PPP sangat kontraproduktif di tengah semua parpol menyiapkan strategi menang jelang momen Pemilu 2024. Sementara, PPP justru sebaliknya terjadi perpecahan kepengurusan di sela semua partai menyiapkan strategi pemenangan menghadapi pemilu 2024.
Apalagi, PPP bukanlah partai yang memenangkan banyak kursi di parlemen. Dengan kata lain berada di posisi terbawah di urutan perolehan kursi di Senayan.
"Sebab kita tahu PPP adalah parpol yang lolos Senayan di pemilu kemarin dengan kursi minimalis," terangnya.
Karena itu, menurut Arif, tidak ada jalan bagi PPP dengan cara kembali bersatu dan berkonsolidasi menyiapkan strategi pemenangan di pemilu 2024. Menurut dia, hal ini penting karena strategi pemenangan partai tidak akan bisa terwujud bila tidak ada persatuan dalam menjalankan strategi kemenangan partai.
"Tentu bergantung kubu Mardiono dalam menjalin komunikasi dengan pengurus daerah, maka mengkonsolidasikan sumber daya PPP di daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi pemilu," ujarnya
Namun apabila tidak ada langkah konsolidasi antardua kepengurusan, dan yang terjadi malah cenderung pecah dan berseteru, maka PPP dipastikan akan tamat di pemilu ini, dan tersingkir di parlemen Senayan.
"Tapi jika PPP mampu mengkonsolidasikan kadernya di konflik ini, tetap bersatu. Maka peluang lolos ke Senayan masih terbuka. Tapi jika sebaliknya gagal berkonsolidasi maka ancaman tak lolos makin besar," imbuhnya.
In Picture: DPP PPP Pimpinan Plt Muhammad Mardiono Datangi KPU
