REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Jawa Tengah menggiatkan pelaksanaan program ekonomi berbasis pondok pesantren. Caranya dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan wirausaha untuk meningkatkan kemandirian para santri.
"Salah satu program Pemprov Jateng terkait kemandirian ponpes, para santri, serta alumni ponpes adalah pemberian materi pelatihan serta berbagai pengembangannya, kalau santri atau ponpes sudah memiliki usaha, biasanya kami dampingi," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kamis (15/9/2022).
Ia menjelaskan dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren tersebut, apabila santri dan alumnus ponpes telah memiliki keterampilan maupun usaha, Pemprov Jateng melalui dinas-dinas terkait terus melakukan pendampingan dan membantu mengurus izin usaha, serta sertifikasi halal.
"Biasanya ponpes kalau mempunyai usaha yang dipikirkan terkait sisi kehalalan, karenanya Pemprov Jateng memberikan pelatihan penyembelihan halal, terlebih sekarang banyak perusahaan yang memproduksi makanan berbahan daging dengan skala besar," ujarnya.
Taj Yasin menyebutkan hingga saat ini tidak sedikit santri yang mengantongi sertifikat resmi dari pemerintah sebagai juru sembelih halal (juleha). Bahkan, hampir di setiap kabupaten/kota di Jateng sudah memiliki juleha bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diharapkan ke depan bisa melakukan pengawasan penyembelihan hewan, di pabrik-pabrik makanan berbahan baku daging.
Pemprov Jateng terus mendorong para santri tidak hanya bergelut dengan ilmu agama, namun juga menyelami berbagai bidang, termasuk ekonomi.
"Para santri tidak semuanya akan menjadi kiai atau pendakwah ketika sudah keluar dari pesantren sehingga saat berada di pesantren, santri harus mendapatkan keahlian berwirausaha untuk bekal saat sudah tidak menjadi santri. Karenanya, Program Ekonomi Pesantren harus lebih digiatkan lagi dengan menggandeng berbagai pihak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika