REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian PPN/Bappenas merampungkan pelaksanaan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) yang berlangsung 7-9 September 2022 di Belitung. Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 tersebut menegaskan komitmen dan relevansi G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional yang bertujuan mempersempit ketimpangan pembangunan serta mengentaskan kemiskinan global.
Ini menjadi kali kedua dalam sejarah G20, RI dapat mengumpulkan seluruh Menteri Pembangunan dari negara-negara G20, negara undangan, dan Kepala Organisasi Internasional untuk menyatukan komitmen bersama dalam mendukung aksi pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin menyatakan, saat ini RI melalui Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa telah berhasil mendorong Menteri-Menteri Pembangunan G20 untuk hadir dan membahas isu-isu krusial dalam sektor pembangunan, khususnya dengan mengedepankan perspektif negara-negara berkembang.
"G20 Ini penting untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, serta kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global," ujar Silvanus Alvin di Jakarta, dalam keterangan persnya,Selasa (20/9/2022).
Silvanus menegaskan, event G20 perlu diapresiasi karena sejalan dengan misi utama pemerintah yakni pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di tengah kemelut internal PPP, langkah Menteri Suharso Monoarfa patut diacungi jempol karena lebih mengedepankan tugas negara dibanding internal partai.Tentunya hal ini bisa berimplikasi positif pada peningkatan kepercayaan Suharso Monoarfa sebagai pribadi dan PPP.
"Namun yang paling utama adalah hasil dari G20 seluruh menteri bapennas harus bermuara pada implementasi. Ada kebijakan-kebijakan strategis yang dapat diambil," tandasnya.
Silvanus menambahkan, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM menjadi tumpuan pembangunan bagi pemerintah paska Covid 19. Namun hal tersebut bukan pekerjaan mudah, tidak hanya sekedar political will semata, perlu kebijakan konkret dan konsistensi pemerintah untuk mewujudkan nya.
Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu Pertama, Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon.
Kedua, Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; Ketiga, Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Keempat Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.
Ikuti Whatsapp Channel Republika