REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Sikap Uni Eropa (UE) yang menolak menanggapi proposal Rusia untuk mentransfer 300 ribu ton pupuk dari pelabuhan Eropa ke negara-negara berkembang secara gratis adalah "sinisme yang tinggi," kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (20/9/2022).

"Jelas mereka tidak ingin membiarkan perusahaan kami memperoleh hasil. Tetapi kami ingin memberikannya secara gratis, setidaknya memberikannya secara gratis kepada negara-negara yang membutuhkan. Tidak, dan tidak ada jawaban untuk itu," kata Putin pada upacara penganugrahan duta besar dari 24 negara.

Pemimpin Rusia menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat memiliki efek negatif baik pada diri mereka sendiri maupun pada negara-negara termiskin.

Putin mengatakan bahwa negara-negara berkembang dan termiskin yang paling terdampak oleh pembatasan Barat pada pasokan energi Rusia, makanan, dan pupuk ke pasar dunia.

Mengenai ketegangan baru-baru ini antara Armenia dan Azerbaijan, Putin mengatakan setiap konflik antara "negara-negara yang dekat dengan kita" menyebabkan "keprihatinan serius."

"Kami meminta semua orang untuk menahan diri, secara ketat mematuhi gencatan senjata dan dengan tegas mengikuti pernyataan tripartit para pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia," tambah dia.

Putin menggarisbawahi bahwa melalui Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, langkah-langkah sedang diambil untuk mengurangi ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan.

Azerbaijan dan Armenia baru-baru ini mencapai gencatan senjata pasca bentrokan perbatasan yang merenggut nyawa di kedua belah pihak.

Hubungan antara bekas republik Soviet telah tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan.

Baku membebaskan beberapa kota, desa, dan pemukiman dari pendudukan Armenia selama bentrokan baru selama 44 hari pada akhir 2020, yang berakhir setelah gencatan senjata yang ditengahi Moskow. Perjanjian damai dirayakan sebagai kemenangan di Azerbaijan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika