REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menargetkan, tingkat kesadaran politik warga DKI kian meningkat melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Dalam draft RPD terbaru, dia mengingatkan, pelaksanaan pemungutan suara dalam pilpres, pileg hingga pilkada yang diadakan pada 2024 nanti.
“Dengan target peningkatan partisipasi pemilu di Jakarta dari 77,50 persen di tahun 2019 menjadi 77,75 persen pada tahun 2024,” tutur Anies dalam draft tersebut dikutip Sabtu (24/9).
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kapasitas lembaga demokrasi di Jakarta melalui pendidikan politik. Utamanya, yang ditujukan kepada masyarakat dan kader partai politik.
Selain itu, kata dia, dalam rangka penguatan kapasitas legislatif dalam meneruskan aspirasi masyarakat Jakarta, Pemerintah DKI akan terus mendorong pengesahan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi. Lebih jauh, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum lainnya.
“Lalu, aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan ditargetkan menjadi sebesar 63,73 persen pada tahun 2026,” jelasnya.
Berbagai upaya itu, dilakukan Pemprov DKI melalui Pergub Anies demi mengharapkan hasil penilaian terhadap Indeks Demokrasi yang menggambarkan tingkat perkembangan di Jakarta. Ditargetkan Anies, nilai itu dapat meningkat dari 76,07 di tahun 2020 menjadi 77,57 pada tahun 2026.
Dengan adanya rencana-rencana itu, Anies menjelaskan beberapa program prioritas 2023-2026 yang mendukung sasaran ini. Pertama, kata dia, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kemudian, program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, selain dari program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan.
“Ada juga program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Terakhir program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial,” ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika