REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 5.487 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Barat akan mendapatkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2022 ini.
Program yang didukung Komisi VII DPR RI ini menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tinggal di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) dan atau layak berdasarkan validasi kepala Desa/Lurah atau pejabat setingkat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa program ini merupakan terobosan besar dari Komisi VII DPR RI yang mau melihat masalah sampai ke lapangan. "Selain program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum ada jaringan listriknya," ujar Dadan, Selasa (27/9/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyampaikan, Kabupaten Kubu Raya sebangak 1.134 rumah tangga yang akan menerima manfaat program BPBL di tahun 2022 ini.
\"Berkat support dan semangat dari pemerintah, PT PLN (Persero) dan segenap seluruh kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja di lapangan dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat,\" ujar Maman.
Hingga semester II 2022, Rasio Elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56%. Dari data tersebut Dadan menyebut masih ada sekitar 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T.
Seperti diketahui tahun ini Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia mendapatkan program BPBL dari APBN. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan bahwa PLN mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program BPBL Tahun Anggaran 2022.
Dalam mengeksekusi program tersebut, ia mengatakan PLN telah berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menyiapkan infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung program tersebut."Untuk menjalankan penugasan ini kami telah menyiapkan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program ini," ucapnya.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VII DPR RI sehingga aspirasi masyarakat yang belum mendapatkan listrik dapat disampaikan kepada Kementerian ESDM. Ia juga menegaskan pihaknya siap menyiapkan dan mengawal data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyambungan listrik di daerahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika