REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kepala Polda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga prihatin setelah mengetahui puluhan ribuan anak asli warga setempat putus sekolah. Polda Papua Barat akan turut berkontribusi melalui intervensi program agar memacu semua pemangku kepentingan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.

"Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Daniel dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (28/9/2022).

Ia mengatakan, pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak. Mereka harus bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

Daniel juga berkomitmen mengawal anggaran pendidikan di Papua Barat agar penggunaannya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. "Polda Papua Barat sudah menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan riil anggaran pendidikan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan" kata Kapolda.

Akademisi Universitas Papua, Profesor Agus Sumule membeberkan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 orang. Mereka tersebar di 13 kabupaten dan kota di Papua Barat.

"Fakta saat ini 68.988 anak di Papua Barat putus sekolah, karena berbagai latar belakang ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit karena pengaruh lingkungan," ujar Sumule.

Ia juga berharap melalui kerjasama Polda Papua Barat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan evaluasi terhadap masalah pendidikan di Papua Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika