REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, menyerukan kepada lembaga legislatif di seluruh dunia memperkuat multilateralisme. Ia menjelaskan, multilateralisme sebagai hubungan internasional yang membangun kerja bersama antarnegara.
Multilateralisme yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan, seperti mendamaikan perang dagang, mendamaikan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi. Serta melawan eksploitasi, membangun kemajuan bersama, dan masalah lainnya.
"Indonesia mengajak parlemen P20, melalui multilateralisme untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect gejolak ekonomi global, mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas," ujar Puan dalam sambutan pembukaannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20), Kamis (6/10/2022).
Ia menjelaskan, bank sentral di seluruh dunia diperkirakan akan merespon gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrem dan secara bersama-sama. Hal tersebut tentu akan berdampak pada resesi ekonomi.
Gejolak yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat global. Krisis ekonomi tersebut berpotensi merambat pada krisis sosial. "Diperlukan berbagai langkah antar negara, khususnya negara-negara G20 untuk dapat memastikan rantai pasok komoditi strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Puan.
Negara-negara produsen komoditas strategis, juga perlu membangun kewajiban bersama untuk menjaga kebutuhan stok global yang stabil. Di samping mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dan kepentingan pasar.
Selain itu, juga diperlukan kerja bersama dalam menyediakan stimulus pembangunan yang ditransmisikan untuk keperluan kegiatan ekonomi domestik. Sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga.
"Dalam merespon gejolak ekonomi dunia dan orkestrasi pembangunan global, Kita membutuhkan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja bersama antar negara yang efektif, yaitu pertama, komitmen yang dapat dilaksanakan. Kedua, saling percaya. Ketiga, mengutamakan dialog. Keempat, agenda bersama," ujar Puan.
"Kita membutuhkan adanya komitmen yang dapat dilaksanakan pada setiap negara; dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara," sambungnya.
