REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Hungaria dan Serbia telah sepakat untuk membangun jaringan pipa untuk memasok minyak mentah Rusia ke Serbia. Langkah ini diambil karena sanksi Uni Eropa membatasi pasokan minyak Rusia melalui Kroasia.
Saat ini, Serbia mengimpor minyak dari Rusia lewat pipa minyak JAAF yang melalui Kroasia. Namun pekan lalu, Uni Eropa menetapkan batas harga minyak untuk pengiriman minyak mentah lintas laut Rusia ke negara-negara ketiga, sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan karena invasi Moskow ke Ukraina.
“Pipa minyak baru akan memungkinkan Serbia memasok minyak mentah Ural yang lebih murah, yang terhubung ke pipa minyak Persahabatan,” ujar juru bicara pemerintah Hungaria, Zoltan Kovacs, dilansir Aljazirah, Selasa (11/10/2022).
Pipa Druzhba, atau pipa Persahabatan, mengalir melalui Ukraina ke Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Pipa ini telah menjadi sumber utama pasokan untuk kilang tiga negara selama bertahun-tahun.
Kovacs mengatakan, pasokan minyak Serbia sebagian besar melalui pipa melalui Kroasia. Tetapi pasokan ini tidak dapat berjalan karena sanksi Uni Eropa.
Hungaria telah mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan, sanksi tersebut gagal memberikan efek jera kepada Rusia. Menurutnya, sanksi justru membuat pemerintah di Eropa runtuh 'seperti domino'.
Bulan ini, Hungaria mengatakan akan membantu pasokan gas Serbia jika diperlukan. Orban mengatakan, Hungaria memiliki cadangan gas untuk konsumsi sekitar lima hingga enam bulan.
Pada Juni, Hungaria menunda finalisasi paket sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Negara itu sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Pemerintah Hungaria sebelumnya mengatakan, sanksi dapat meningkatkan harga energi dan krisis energi Eropa. Tetapi pekan lalu, Hungaria mendukung paket sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia.
Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) mempertanyakan komitmen Serbia untuk bergabung dengan blok 27 negara. Serbia telah menandatangani perjanjian dengan Rusia yang menjanjikan “konsultasi” jangka panjang mengenai masalah kebijakan luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika