REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada Rabu (19/10/2022), darurat militer di empat wilayah yang dicaplok dari Ukraina. Keputusan ini memberi semua gubernur regional di Rusia kekuatan darurat yang membuka pintu untuk menerapkan pembatasan baru di seluruh negeri.
"Kami sedang bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas skala besar yang sangat sulit untuk memastikan keamanan Rusia dan masa depan yang aman, untuk melindungi rakyat kami,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi pada awal pertemuan Dewan Keamanan.
Putin tidak segera menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil di bawah darurat militer, tetapi perintahnya efektif mulai Kamis (20/10/2022). Keputusannya memberi lembaga penegak hukum tiga hari untuk mengajukan proposal khusus dan memerintahkan pembentukan pasukan pertahanan teritorial di wilayah pendudukan Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Presiden Rusia ini juga tidak memberikan perincian tentang kekuatan ekstra yang akan dimiliki kepala wilayah Rusia di bawah dekritnya. Namun, perintah tersebut menyatakan, langkah-langkah yang dipertimbangkan oleh darurat militer jika diperlukan dapat diterapkan di wilayah mana pun di Rusia.
Majelis tinggi parlemen Rusia dengan cepat mendukung keputusan Putin untuk memberlakukan darurat militer di empat wilayah itu. Undang-undang yang disetujui mengindikasikan bahwa deklarasi tersebut mungkin melibatkan pembatasan perjalanan dan pertemuan publik, penyensoran yang lebih ketat, serta otoritas yang lebih luas untuk lembaga penegak hukum sesuai dengan aturan darurat militer.
“Mereka yang berada di garis depan atau menjalani pelatihan di lapangan tembak dan pusat pelatihan harus merasakan dukungan kami dan tahu bahwa mereka memiliki negara kami yang besar, hebat, dan orang-orang bersatu di belakang mereka," ujar Putin.
Kantor berita negara RIA-Novosti melaporkan, juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, perintah Putin tidak mengantisipasi penutupan perbatasan Rusia. Dalam upaya nyata untuk meredakan kecemasan publik, otoritas regional bergegas menyatakan, bahwa tidak ada jam malam atau pembatasan perjalanan yang direncanakan.
Pemimpin Rusia juga memerintahkan pembentukan Komite Koordinasi untuk meningkatkan interaksi antara lembaga pemerintah dalam menangani pertempuran di Ukraina. Perdana Menteri Mikhail Mishustin ditunjuk untuk memimpin komite.
Mishustin mengatakan, tim tersebut akan fokus pada peningkatan pasokan senjata dan peralatan militer. Nantinya tim ini akan melakukan pekerjaan konstruksi dan memfasilitasi transportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika