REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Antrean pembelian Pertalite di SPBU Kota Bogor terpantau masih kerap mengular, sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu. Ketua DPC Hiswana Migas Kota Bogor, Cecep Fazar menanggapi, hal tersebut dan mengaku akan melakukan pembenahan.
"Mungkin nanti dari pengelola SPBU akan menambah flow untuk antriannya," kata Cecep kepada wartawan, Rabu (26/10).
Menurutnya, keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan antrean panjang yang terjadi di SPBU akan ditampung untuk disampaikan kepada masing-masing pengelola. Cecep tak menampik, penyebab antran panjang di sejumlah SPBU dikarenakan penggunaan QR code di aplikasi Mypertamina.
"Karena memang saat kenaikan harga BBM ditambah ada sistem barcode baru, jadi (masyarakat) ada yang belum paham," ucapnya.
Namun ke depannya, kondisi antrean yang menjadi keluhan para pengguna BBM Pertamina tersebut akan dibenahi agar tak terjadi penumpukan. "Kedepan Insya Allah akan lancar, (karena sekarang) belum merata saja," ujarnya.
Cecep menjelaskan, persoalan lain yang ditemui di lapangan ialah masih ada masyarakat yang belum melek teknologi. Selain itu, pada saat pendaftaran pada aplikasi Mypertamina juga terkendala karena gagal saat mencoba untuk mendaftar.
"Makanya di SPBU ada semacam helpdesk untuk masyarakat yang tidak menggunakan smartphone dan lainnya, bisa tetap terlayani," paparnya.
Namun demikian, penggunan QR code di SPBU masih berlanjut dan tetap berjalan proses pendaftarannya. "Karena mereka sendiri (pengguna) belum siap barcode nya, seharusnya kan tinggal scan saja. Itu yang bikin lama," akunya.
Untuk mempercepat proses layanan, Cecep juga mengimbau, agar kepada masyarakat agar segera mengunduh aplikasi Mypertamina. Kedepan, dilanjutkan Cecep satu QR Code hanya berlaku satu kendaraan.
"Kalau misalnya punya banyak kendaraan, ya mereka mendaftarkan satu-satu dengan satu aplikasi itu. Jadi sepanjang barcode-nya dibawa, barcode bisa saja ditaruh di bagasi. Jadi setiap mau ke SPBU disiapkan barcode nya," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika