REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran pada Rabu (26/10/2022) menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat dan entitas Uni Eropa karena mendukung terorisme, di tengah protes yang sedang berlangsung atas kematian Mahsa Amini setelah ditahan polisi moral di Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran merilis daftar sanksi yang mencakup anggota parlemen Uni Eropa, kelompok advokasi dan media.
Iran menuduh pejabat dan entitas Uni Eropa menyebabkan kerusuhan di Iran serta menghasut terorisme, kekerasan dan menyebarkan kebencian. Beberapa organisasi Eropa yang masuk dalam daftar sanksi Iran antara lain, Friends of a Free Iran dari Parlemen Eropa, Komite Internasional Pencarian Keadilan yang berbasis di Brussel, organisasi non pemerintah Stop the Bomb, dan kantor berita Deutsche Welle Jerman.
Sementara individu yang dijatuhkan sanksi diantaranya, co-Chairman Friends of a Free Iran, Javier Zarazlejos, anggota Parlemen Eropa Charlie Weimers, Jan Zahradil, dan Editor surat kabar Bild Jerman, Johannes Boie. Sanksi tersebut termasuk larangan visa kepada individu, penyitaan properti dan aset mereka di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah Iran.
Sanksi itu ditetapkan seminggu setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 11 individu dan entitas Iran. Sanksi ini sebagai tanggapan atas kekerasan pihak berwenang Iran terhadap demonstrasi atas kematian Mahsa Amini. Individu dan entitas yang dijatuhkan sanksi oleh Uni Eropa termasuk pejabat tinggi polisi moral Iran, serta Menteri Informasi dan Komunikasi dan lembaga penegak hukum.
"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengutuk penggunaan kekuatan yang meluas dan tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa damai. Ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima," ujar pernyataan Unu Eropa, dilansir Middle East Monitor, Kamis (27/10/2022).
Iran telah diguncang oleh protes yang meluas dalam beberapa pekan terakhir atas kematian Amini. Pemerintah Barat mengutuk Iran karena penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Pihak berwenang Iran menuduh pemerintah Barat memicu kerusuhan di negara itu dengan mencampuri urusan dalam negeri Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika