REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan agama dan tokoh-tokoh agama memiliki peran sentral dan fundamental dalam pencapaian Sustainable Development Goals/SDGs (Tujuan pembangunan berkelanjutan). Peran mereka dinilai sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan amanat konstitusi Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengungkap pernyataan tersebut kepada wartawan, usai menghadiri International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Annual Forum on Religion and Sustainable Development 2022 di Badung, Bali.
“Pertama, pemerintah sampaikan bahwa agama terutama tokoh agama berperan sentral dan fundamental dalam mewujudkan SDGs. Kami ambil contoh tentang kemiskinan, reducing poverty dimana agama serta tokoh agama misalnya dalam konteks Islam, ada namanya zakat, wakaf, infak, sadaqah,” kata Kamaruddin Amin, kepada wartawan, Selasa (1/10/2022).
Kamaruddin menjelaskan, jutaan Muslim di Indonesia mendapat bantuan dari dana zakat, wakaf, infak dan sedekah itu untuk membantu orang miskin. Dana filantropi Islam ini mengubah mereka yang tadinya berhak menerima zakat menjadi wajib mengeluarkan zakat karena transformasi statusnya dari tidak mampu menjadi golongan mampu.
Oleh karena itu, banyak program pemerintah terkait dengan pencapaian SDGs yang didalamnya, agama berperan sangat fundamental dalam mewujudkan SDGs, dari gender hingga politik, dimana kontribusi agama sangat signifikan dalam upaya negara mengurangi angka kemiskinan.
Berbagai program pemerintah antara lain memanfaatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesetaraan gender, penanganan pandemi Covid-19, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan, dimana agama dan tokoh agama terbukti menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan SDGs di Indonesia.
“Juga tentang gender dan equality, ini membutuhkan penjelasan dari perspektif agama untuk bisa diterima oleh masyarakat, karena Indonesia adalah negara dengan bangsa yang sangat relijius. Disinilah peran sentral agama dan tokoh agama,” jelas Kamaruddin Amin.
Pemerintah RI melalui Kementerian Agama saat ini memiliki 50.262 Penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyuluh merupakan tokoh agama yang secara rutin menyampaikan bimbingan keagamaan dan kebangsaan kepada masyarakat. "Penyuluh agama juga menjadi instrumen dalam menyampaikan berbagai program pemerintah dengan bahasa agama. Mereka merupakan tokoh yang disegani sekaligus dirujuk di komunitasnya," tutur Kamaruddin.
Dalam edisi perdana penampilan Indonesia dalam forum PaRD ini, Kamaruddin mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai negara, untuk menambah sekaligus berbagi ilmu serta pengalaman Indonesia dalam mewujudkan tujuan SDGs melalui agama dan tokoh agama.
Seluruh peserta terkesan dengan metode kerja, kinerja hingga capaian SDGs Indonesia dimasa krisis dunia akibat beragam persoalan dunia, seperti pandemi Covid-19, turunnya ekonomi hingga invasi Rusia ke Ukraina, sehingga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia.“Sure, sure, ini 145 peserta dari 50 negara dunia dapat kita sharing pengalaman, sharing pendapat dan juga sharing dalam pembangunan agama yang menjadi kontribusi Indonesia yang tengah merancang RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional,” jelas Kamaruddin.
Selain Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, Kasubdit Kemasjidan, Akmal Salim Ruhana dan Kasubdit Kemitraan Umat Islam, Ali Sibromalisi juga mewakili pemerintah dalam PaRD Annual Forum ini.
Sebagai informasi, PaRD merupakan organisasi global yang terdiri dari 145 anggota dari 50 negara yang memfasilitasi kerja sama antarnegara, antarpemerintahan, riset akademis, agama, dan organisasi keagamaan masyarakat untuk mempercepat pencapaian SDGs.
Ikuti Whatsapp Channel Republika