REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengungkapkan alasan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS batal menggelar deklarasi pada 10 November 2022. Ia membantah batalnya deklarasi tersebut karena ada keretakan di koalisi.

"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan Koalisi Perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Kholid menjelaskan usulan tanggal deklarasi 10 November merupakan usulan Partai Nasdem. PKS menghormati usulan tersebut. Namun, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta calon presiden masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres cawapres," ujarnya.

Selain itu Kholid mengatakan timing deklarasi tergantung dua hal. Pertama, progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai. "Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," tegas Kholid.

Ia menegaskan, sudah banyak hal yang disepakati koalisi. Namun terkait cawapres, simulasi nantinya akan dilakukan kajian bersama antara empat pihak (PKS, Nasdem, Partai Demokrat, dan capres).

"Koalisi perubahan akan melihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima oleh empat pihak," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika