REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Pemilik Twitter baru Elon Musk mengatakan Kamis (24/11/2022) bahwa dia memberikan “amnesti” untuk akun yang ditangguhkan. Pakar keamanan online memprediksi hal tersebut akan memicu peningkatan pelecehan, ujaran kebencian, dan informasi yang salah.
Pengumuman miliarder itu muncul setelah dia meminta dalam polling yang diposting ke timeline-nya untuk memberikan suara pada pemulihan akun yang tidak “melanggar hukum atau terlibat dalam spam mengerikan.” Suara ya adalah 72 persen.
“Orang-orang telah berbicara. Amnesti dimulai pekan depan. Vox Populi, Vox Dei,” kicau Musk menggunakan frasa Latin yang berarti “suara rakyat, suara Tuhan”, dilansir dari Japan Today, Jumat (25/11/2022).
Musk menggunakan frasa Latin yang sama setelah memposting jajak pendapat serupa akhir pekan lalu sebelum mengaktifkan kembali akun mantan Presiden Donald Trump. Akun Trump telah dilarang Twitter karena mendorong pemberontakan Capitol 6 Januari 2021. Trump mengatakan dia tidak akan kembali ke Twitter tetapi belum menghapus akunnya.
Jajak pendapat online semacam itu sama sekali tidak ilmiah dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh bot.
Sebulan sejak Musk mengambil alih Twitter, konten rasis, anti-Semit meningkat di platform. Peningkatan konten berbahaya sebagian besar disebabkan oleh kekacauan setelah keputusan Musk untuk memberhentikan setengah dari 7.500 orang tenaga kerja perusahaan, memecat eksekutif puncak, dan kemudian serangkaian ultimatum yang mendorong ratusan lainnya untuk mengundurkan diri dari Twitter.
Mereka yang juga mengundurkan diri adalah pegawai kontrak yang tak terhitung jumlahnya yang bertanggung jawab atas moderasi konten.
Pengiklan besar juga telah meninggalkan platform tersebut. Pada 28 Oktober, sehari setelah Musk mengambil kendali, Musk men-tweet bahwa tidak ada akun yang ditangguhkan yang akan dipulihkan sampai Twitter membentuk "dewan moderasi konten" dengan berbagai sudut pandang yang akan mempertimbangkan kasus tersebut.
