REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation (INF) K.H. Said Aqil Siroj meminta Pemerintah lebih agresif menyebarkan semangat Islam Nusantara serta mengekspor ideologi Pancasila ke seluruh dunia,
"Sehingga Indonesia mampu menjadi lokomotif peradaban dunia dan bukan menjadi pengimpor ideologi dan budaya asing yang meruntuhkan peradaban bangsa," ujarnya dalam acara Pidato Kebudayaan K.H Said Aqil Siroj yang disaksikan secara daring, Ahad (27/11/2022).
Kiai Said menuturkan spirit Islam nusantara yang ramah, damai dan toleran telah terbukti berhasil diterapkan di Indonesia dan bisa menjadi panutan kehidupan beragama dan berdemokrasi yang damai dan harmonis.
Kehidupan bernegara dengan spirit Islam Nusantara, lanjutnya, harus terus dikembangkan selaras dengan tantangan dan perubahan zaman melalui jalur diplomasi budaya ekonomi serta teknologi dan kemanusiaan. Ia menilai kerja kebangsaan, kerja kemanusiaan, kerja keberagaman yang ramah damai dan toleran dapat dirangkai secara simultan.
"Ruang dialektika Islam Nusantara yang di dedikasikan untuk memajukan masyarakat, bangsa, negara, agama dan dunia melalui pembinaan pada isu-isu strategis lokal nasional dan internasional, jalur visi kemanusiaan, kebangsaan dan keberagaman yang ramah, spirit Islam Nusantara dapat dijadikan sebagai lokomotif kemajuan peradaban Indonesia dan dunia," katanya.
Guna memajukan bangsa dan negara serta peradaban dunia, ia menekankan mengenai perlunya sikap kritis yang diiringi dengan analisis strategis dan sikap yang bertanggung jawab. Mesin-mesin riset, lanjutnya, harus dihidupkan kembali dan digerakkan untuk melahirkan temuan-temuan dan inovasi-inovasi strategis bagi kemajuan. Masjid, sekolah dan lembaga-lembaga dakwah disebutnya harus hadir dalam mengembangkan inovasi tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan sikap kritis yang konstruktif yang dibarengi dengan penyampaian yang santun adalah budaya bangsa yang selaras dengan spirit islam Nusantara.
"Sikap kritis dan konstruktif tidak boleh dibungkam apalagi kita hidup di negara demokrasi tetapi sebaliknya apabila mengarah pada tindakan destruktif wajib dihentikan agar tidak membuat kacauan keadaan," kata dia.
