REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia dan Amerika Serikat (AS) telah menunda pembicaraan tentang perlucutan senjata nuklir. Pejabat dari kedua negara seharusnya bertemu di Kairo, Mesir, pada 29 November hingga 6 Desember untuk membahas kelanjutan inspeksi di bawah Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (New START).
“Sidang Komisi Konsultasi Bilateral yang dijadwalkan sebelumnya di bawah New START Treaty AS-Rusia di Kairo tidak akan berlangsung pada tanggal tersebut (29 November-6 Desember). Kegiatan ini ditunda hingga waktu berikutnya,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia dalam sebuah pernyataan, Senin (28/11/2022).
Kemenlu Rusia tidak menjelaskan alasan tentang pembatalan pembicaraan tersebut. Namun Kedutaan Besar AS di Moskow, seperti dilaporkan surat kabar Kommersant, mengatakan, keputusan penundaan pembicaraan inspeksi New START tidak datang dari Washington, tapi Rusia.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov sempat mengecilkan harapan tentang akan adanya terobosan dalam pembicaraan New START. Kendati demikian, inisiatif untuk menggelar pembicaraan itu setidaknya merupakan tanda bahwa Moskow dan Washington ingin mempertahankan dialog. Sebab saat ini hubungan kedua negara berada pada level terendah sejak berakhirnya Perang Dingin.
Awal 2021 lalu, Rusia dan AS sepakat memperpanjang masa keaktifan New START. New START adalah perjanjian kontrol senjata yang dijalin Moskow dan Washington sejak 2010. Masa aktifnya seharusnya berakhir pada 5 Februari tahun lalu. Perjanjian itu melarang kedua negara mengerahkan lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir, membatasi rudal, dan pembom berbasis darat serta kapal selam yang mengirimnya.
Sebelumnya AS dan Rusia juga terikat dalam perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Perjanjian itu bubar setelah kedua negara saling tuding melanggar poin-poin kesepakatan. INF ditandatangani pada 1987. Ia melarang Washington dan Moskow memproduksi dan memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika