REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepuluh hari telah berlalu sejak gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Gempa yang melanda Cianjur pada Senin (21/11), telah memporak porandakan dan memberikan dampak kerusakan besar. Banyak rumah warga rusak, sarana prasarana, dan fasilitas umum yang terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali mengunjungi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (30/11/2022). Di kunjungan ke tiga kalinya itu, mengecek berbagai penanganan yang telah dilakukan oleh BNPB dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dari laporan Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Posko Utama Penanggulangan Darurat Gempa Bumi Cianjur, dilaporkan bahwa penanganan bencana sudah semakin terorganisasi dengan baik. Dari segi bantuan tenda, sandang, pangan, dan logistik juga sudah dapat diberikan sampai ke tempat-tempat yang terisolasi.

"Kendala dan kekurangan pada hari awal gempa sudah bisa diatasi. Termasuk mereka yang tinggal di daerah terisolasi sudah bisa dijangkau sudah bisa mendapatkan bantuan dari posko pusat. Sekarang ini sudah berjalan dengan baik," ujar Menko PMK dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Kemudian, setelah penanganan bencana telah berlangsung baik, Menko PMK juga mengarahkan agar penanganan bencana segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal itu katanya sesuai dengan arahan Presiden supaya bisa mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan data BNPB terakhir per 29 November, sebanyak 14.490 rumah yang terdata kerusakannya dan telah diverifikasi oleh pihak BNPB. Sementara ini, kata Kepala BNPB data dikunci untuk gelombang pertama proses pembangunan hunian oleh BNPB, Pemda, dan Kementerian PUPR.

"Data dikunci sementara. Biar tidak tumpang tindih data akan difinalisasi jadi ini kita anggap sebagai batch 1. Sudah kita tutup nanti kemudian kita lanjutkan batch 2," ungkapnya.

Muhadjir juga mendapatkan laporan dari Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman bahwa telah banyak organisasi masyarakat sipil dan relawan yang memberikan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, hal yang dilakukan para relawan adalah hal yang sangat bijak dalam membantu para korban supaya tidak berlarut dalam kesedihan.

Akan tetapi, Muhadjir juga mengimbau, kepada masyarakat sipil yang akan memberikan bantuan supaya melalui posko pusat di Kantor Bupati Cianjur. Hal itu lantaran banyak kasus bantuan dari relawan yang hanya diantar dan diambil oleh masyarakat dari pinggir jalan utama. Padahal banyak masyarakat lebih membutuhkan di wilayah pedesaan.

"Sehingga distribusinya bisa lebih merata bila melalui posko pusat. Karena kalau bantuan datang dari warga paling hanya diberikan kepada pengungsi yang di pinggir jalan. Padahal pengungsi sebagian besar di wilayah-wilayah yang masuk," ujarnya.

Menurut Muhadjir, bantuan yang dikirim relawan yang hanya diberikan di pinggir jalan membuat gejolak di masyarakat karena banyam yang merasa tidak mendapatkan bantuan sebagaimana yang lain. Karena itu, kata dia, akan lebih baik bila bantuan dsri masyarakat sipil dan relawan disalurkan melalui posko pusat untuk menjaga suasana batin masyarakat.

"Saya imbau kepada seluruh warga yang akan memberikan bantuan niat baiknya sangat kita hargai kita apresiasi. Tetapi mohon sebaiknya diserahkan kepada posko pusat agar nanti bisa disalurkan sebaik-baiknya. Kalau bantuannya dialamatkan kepada pihak tertentu nanti bisa ditulis saja kepada pihak yang diserahi sehingga bisa diantar," ujarnya.

Menko PMK juga meminta kepada warga agar lokasi gempa bumi jangan dijadikan tempat wisata dadakan. Sebab menurutnya, itu membuat mobilisasi bantuan terganggu. Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya aksi sejumlah orang yang merekam video, memotret, dan bahkan berswafoto di lokasi terdampak gempa.

"Jadi saya mohon kesadarannya pada warga yang berminat meninjau lokasi sudah kita hargai minatnya. Tapi sebaiknya untuk menahan diri tidak ikut ramai-ramai datang ke lokasi karena akan mengganggu mobilisasi bantuan yang akan diberikan," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto juga mengusulkan agar masa darurat bencana ditambah 3 hari, yang seharusnya sudah usai pada hari ini (30/11). Hal itu lantaran ada laporan tambahan 8 orang hilang yang kemungkinan masih tertimbun longsor.

Diketahui berdasarkan data BNPB per 29 November, jumlah korban meninggal dunia gempa bumi sebanyak 327 orang. Sementara itu, korban dari 5 orang bertambah menjadi 13 orang. Hal tersebut dikarenakan adanya laporan baru orang hilang dari kepala desa sebanyak 8 orang.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai koordinator penanganan bencana menyetujui usulan tambahan masa darurat. "Memang saya tadi menyetujui untuk diperpanjang. Karena memang masih ada korban diduga yang belum bisa diketemukan, selain ada tambahan laporan dari warga yang nanti masih harus diverifikasi," ujarnya.

Menko PMK juga memohon agar keluarga ahli waris yang masih kehilangan bila tidak berhasil ditemukan dalam perpanjangan masa darurat untuk bisa mengikhlaskan keluarganya yang hilang.

"Saya mohon ahli waris untuk mengikhlaskan. Karena tidak mungkin kita menunggu terus menerus dalam tahap tanggap. Ini karena sesuai arahan Presiden diupayakan kita segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu secepatnya," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika