REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga penjabat (Pj) Gubernur Provinsi baru di Papua. Ketiganya akan bertugas di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Mahasiswa Papua menyambut baik pelantikan tersebut. Menurut Ketua Umum Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Moytuer Boymasa pelantikan akan mempercepat pembangunan di tiga Provinsi yang merupakan daerah otonom baru (DOB) itu.
KMP meyakini DOB mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Papua.
"Pembentukan DOB Papua sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Papua karena akan berkontribusi pada percepatan dan pemerataan pembangunan di Papua," ujar Moytuer, Kamis (1/12/2022).
Sejak awal pihaknya pun mendukung adanya pemekaran Provinsi baru di Tanah Papua. Serta mendorong implementasi UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan dengan meliputi tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada tanggal 30 Juni 2022 lalu.
"Harapan kami dengan adanya pemekaran di Tanah Papua dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk orang asli Papua, dan kami berharap juga dengan pemekaran ini dapat memperpendek rentang kendali pemerintah dimana masih banyak kawasan-kawasan yang selama ini susah dijangkau baik segi kesejahteraan, pembangunan baik SDM maupun SDA," papar Moytuer.
Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat Papua, untuk terus mengawal, mengawasi, mendorong serta mendukung Implementasi UU DOB, otonomi khusus (otsus) dan langkah-langkah pemerintah terkait pemekaran provinsi baru di Tanah Papua. Sehingga, pada akhirnya bisa membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi orang asli Papua (OAP).
"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak melakukan aksi-aksi penolakan terhadap DOB demi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama masyarakat dan Tanah Papua," kata Moytuer.
Mahasiswa Papua di perantauan itu pun mengimbau kepada pejabat-pejabat daerah, agar tak memanfaatkan isu Papua untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang sifatnya menghambat implementasi otsus dan DOB. Ini dilakukan demi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bagi orang asli Papua.
Dia menegaskan, Konferensi Mahasiswa Papua akan terus menjadi mitra kritis dan mitra solutif pemerintah, dalam mengawal kebijakan serta keselamatan yang berpihak pada masyarakat asli Papua dan bangsa Indonesia.
"Kita berharap pemekaran yang telah dilakukan ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua dan sebagai mahasiswa agar dapat turut serta menjadi mitra kritis dan mitra solutif pemerintah untuk mengawal kebijakan DOB," ujar Moytuer Boymasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika