Selasa 06 Dec 2022 19:38 WIB

Pemerintah Pastikan CBP Tersedia dan tidak Ganggu Beras Petani

Untuk mengamankan stok CBP, pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton beras.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja membongkar muat karung berisi beras di gudang Perum Bulog (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas
Pekerja membongkar muat karung berisi beras di gudang Perum Bulog (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga hal tersebut, stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, (6/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga

Menurutnya, stok CPP saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditop-up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat. 

Sebagai upaya mengamankan stok Cadangan Beras, Pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri alias impor yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.