REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel terpilih, Benjamin Netanyahu mendapat penentangan dari sejumlah otoritas lokal setelah menunjuk politisi sayap kanan dengan sejarah pidato anti-LGBTQ untuk memimpin otoritas "Identitas Yahudi Nasional". Di bawah kesepakatan koalisi setelah kemenangan pemilihan 1 November, Netanyahu menunjuk Avi Maoz, satu-satunya anggota partai Noam, menjadi wakil menteri untuk memimpin otoritas yang baru dibentuk di dalam kantor perdana menteri.
Maoz mengatakan, dia ingin mengalahkan agenda progresif di sekolah dan memperkuat identitas nasional Yahudi. Jabatan barunya kelak, memberikan kewenangan atas konten pendidikan ekstra kurikuler seperti dosen tamu di ruang kelas Israel.
Kesepakatan itu mendorong lebih dari 50 pejabat kota dan 300 kepala sekolah mendesak Netanyahu bahwa, mereka tidak akan bermain bersama politisi mana pun yang membahayakan pluralisme dan nilai-nilai demokrasi.
"Ketika Anda bersedia untuk menyerah kepada partai-partai agama dan menjual nilai-nilai Anda dengan imbalan hal-hal lain, itu akan kembali kepada Anda berlipat ganda," kata Walikota Tel Aviv Ron Huldai kepada radio 103 FM Israel.
Pada Senin (6/12/2022), Maoz menyebut reaksi itu sebagai kampanye liar dan tidak demokratis oleh minoritas yang kalah. Menurutnya, penentangan ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi pemerintahan baru Netanyahu. Dia berjanji bahwa setiap langkah yang dia ambil akan sepenuhnya transparan dan bekerja sama penuh dengan orang tua dan sekolah.
Pada Jumat (2/12/2022), Netanyahu juga menolak kritik tersebut. Netanyahu mengatakan, dia akan memimpin pemerintahan menurut prinsip-prinsip nasional dan demokrasi yang telah membimbingnya sepanjang hidup.
Penunjukan Maoz mengikuti kesepakatan koalisi lainnya yang menyebut Itamar Ben-Gvir sebagai menteri keamanan, dan pemimpin sayap kanan lainnya Bezalel Smotrich sebagai menteri keuangan. Penunjukan ini akan menjadi salah satu pemerintahan sayap kanan paling kuat dalam sejarah Israel.
Maoz mengatakan, dia tidak anti-gay tetapi lebih menentang gerakan LGBTQ. Pekan lalu dia menyerukan pembatalan pawai tahunan Gay Pride Yerusalem. Ketua Tehila, organisasi pendukung LGBTQ yang mengirim dosen tamu ke sekolah, Miri Bialer, mengatakan, penunjukan Maoz berisiko memutar waktu untuk menerima anak-anak LGBTQ.
"Ini bermasalah, menempatkan anak-anak kembali ke lemari dan mengirim mereka kembali ke ketidaktahuan," kata Bialer.
Pada Selasa (6/12/2022) Menteri Pendidikan Yifat Shasha Biton mengadakan pertemuan darurat di Knesset Israel, yang dihadiri oleh walikota dan pejabat pendidikan. Dalam pertemuan itu, dia menyoroti penunjukan Maoz sebagai otoritas yang mengawasi pendidikan.
"Bagaimana program tentang kesetaraan gender, hak perempuan, hak minoritas, toleransi, penerimaan orang lain, pendidikan seks ditempatkan di tangannya?," ujar Biton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika