REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menilai generasi milenial mendominasi populasi captive market pengembangan properti di Indonesia. Bank pelat merah ini mencatat sebanyak 5,8 juta generasi millenial di Indonesia yang belum memiliki rumah, dengan mengacu usia 21 sampai 40 tahun.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan hal tersebut menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Backlog perumahan sebesar 12,75 juta yang termasuk di dalamnya generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini yang diperkirakan sebanyak 47 persen belum memiliki rumah merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia," ujarnya saat webinar, Rabu (7/12/2022).
Selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, Haru menyebut prospek sektor properti di Indonesia juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus tumbuh setiap tahunnya. Menurutnya, sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh kredit pemilikan rumah (KPR) di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi. Per kuartal III 2022, penyaluran KPR secara nasional tumbuh 7,70 persen atau meningkat dibandingkan kuartal II 2022 sebesar 6,81 persen.
BTN masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71 persen dari seluruh total penyaluran FLPP dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan survey dari Bank Indonesia per kuartal III 2022, sebanyak 74,53 persen responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. "Oleh karena itu BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN," ucapnya.
Sementara itu Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia Solikin M. Juhro menambahkan pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga.
“Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ucapnya.
Menurutnya Bank Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Adapun kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment nol persen atau tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).
“Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," ucapnya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan pemerintah berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable. Namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subsidi perumahan.
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) bagi MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika