Pada September 2022 lalu, PDI Perjuangan melansir pernyataan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Isinya, meminta agar nomor urut parpol peserta Pemilu 2019 lalu tak diutak-atik.

"Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan, tapi pengalaman dua kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomer itu, sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden dan ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak," kata Megawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9).

Ia menyatakan, sudah menyampaikan hal itu kepada KPU dan Presiden Jokowi di acara pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi. "Kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan," ujarnya.

Sejumlah parpol lain menyatakan keberatan terhadap permintaan itu. Hal tersebut dinilai tak adil bagi parpol-parpol peerta Pemilu 2019 yang dapat nomor urut besar. Demokrat, misalnya, dapat nomor urut 14, jauh di bawah. Selain itu, tak perlu diundinya nomor urut tersebut juga dinilai merugikan parpol baru peserta Pemilu 2024 nanti. Sementara PDIP dapat nomor urut 3 pada Pemilu 2019.