REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menopang pembiayaan UMKM terus mengalami pertumbuhan dalam tujuh tahun terakhir ini. Total nilai KUR yang telah tersalurkan pun telah mencapai Rp 1.300 triliun.

"Ini menjadi penopang penyedia lapangan kegiatan ekonomi UMKM yang menyediakan lapangan kerja sampai 96 persen disediakan sektor mikro dan kecil," kata Teten dalam sambutannya dalam acara Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12).

Pada tahun depan, plafon KUR akan ditingkatkan dari Rp 373 triliun di tahun ini menjadi Rp 460 triliun. Kendati demikian, sayangnya masih banyak pelaku usaha mikro kecil yang belum terakses perbankan.

Teten mengatakan, upaya percepatan dan perluasan penyaluran KUR Kluster penting dilakukan untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai kebijakan Presiden pada 2024 di mana porsi kredit perbankan diharapkan mencapai 30 persen atau Rp 1.800 triliun dari sebelumnya hanya 20 persen atau Rp 1.300 triliun.b"Sampai saat ini KUR Kluster baru terealisasi Rp 4,8 triliun kepada 1,39 juta debitur," ujarnya.

Teten mengatakan, model pembiayaan KUR Kluster memiliki banyak manfaat dan memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per pelaku usaha.

KUR Kluster ini diberikan kepada UMKM yang berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubung dengan offtaker, sehingga bisa mengurangi potensi kredit macet. Menurut dia, model ini bisa memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

Selain itu, KUR Kluster juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar dan menempatkan UMKM di rantai pasok industri. Sehingga bisa meningkatkan manajemen usaha dan kualitas produksi dan naik kelas.

"UMKM lokal yang sudah terhubung ke rantai pasok industri itu baru 7 persen, yang terhuhung ke global value chain baru 4 persen. Vietnam sudah 26 persen. Oleh karena itu, ini jadi sangat relevan kita perluas untuk tingkatkan kemitraan usaha besar dan kecil," ujarnya.

Teten menjelaskan, kementeriannya juga membuat piloting KUR Kluster berbasis koperasi dengan mensinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. Peran koperasi sebagai agregator dan offtaker lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil serta bisa menggantikan para tengkulak dan menjamin suplai yang lebih baik.

Teten mengatakan, terobosan penyaluran KUR melalui pemanfaatan tekno digital seperti analisa kelayakan kredit dan kredit skoring perlu dilakukan perbankan, terutama untuk bank penyalur.

"Ini bisa jadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala agunan pinjaman. Kami juga terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatatan keuangan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika