REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan Roza Otunbayeva mengatakan pada Selasa (20/12/2022), Taliban menolak perlunya segala jenis dialog intra-Afghanistan dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Dalam penjelasan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, dia mengatakan, otoritas de facto negara itu menganggap pemerintahnya cukup representatif.

Otunbayeva juga menyatakan keprihatinannya atas aktivitas ISIS Khorasan (ISIS-K atau ISIL-KP) di Afghanistan. "Taliban pada dasarnya tetap mengendalikan negara tetapi tidak dapat menangani kelompok teroris yang beroperasi di dalam Afghanistan dengan memuaskan," kata Otunbayeva dikutip dari Anadolu Agency.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada DK PBB melukiskan gambaran suram tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan. Dia mengatakan bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang tercabik-cabik itu dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menangguhkan bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai tujuh miliar dolar AS sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban. Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta AS untuk mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika