Rabu 28 Dec 2022 00:25 WIB

UEA Kecam Taliban yang Larang Perempuan Afghanistan Kerja di LSM

Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di organisasi non-pemerintah atau LSM

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
 Seorang pejuang Taliban berjaga-jaga ketika seorang wanita berjalan melewati Kabul, Afghanistan, Senin, 26 Desember 2022. Keputusan Taliban baru-baru ini terhadap wanita Afghanistan termasuk larangan pendidikan universitas dan bekerja untuk LSM, yang memicu protes di kota-kota besar. Keamanan di ibu kota Kabul semakin intensif dalam beberapa hari terakhir, dengan lebih banyak pos pemeriksaan, kendaraan bersenjata, dan pasukan khusus Taliban di jalanan. Pihak berwenang belum memberikan alasan untuk keamanan yang lebih ketat.
Foto: AP/Ebrahim Noroozi
Seorang pejuang Taliban berjaga-jaga ketika seorang wanita berjalan melewati Kabul, Afghanistan, Senin, 26 Desember 2022. Keputusan Taliban baru-baru ini terhadap wanita Afghanistan termasuk larangan pendidikan universitas dan bekerja untuk LSM, yang memicu protes di kota-kota besar. Keamanan di ibu kota Kabul semakin intensif dalam beberapa hari terakhir, dengan lebih banyak pos pemeriksaan, kendaraan bersenjata, dan pasukan khusus Taliban di jalanan. Pihak berwenang belum memberikan alasan untuk keamanan yang lebih ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI – Uni Emirat Arab (UEA) mengecam keputusan Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik domestik maupun internasional. UEA menilai hal itu akan menghambat aktivitas penyaluran bantuan untuk masyarakat Afghanistan.

“Keputusan (Taliban) itu akan semakin menghambat pemberian bantuan kemanusiaan di negara tersebut serta berdampak pada masyarakat yang paling rentan, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua,” kata Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh, Senin (26/12/2022) dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Dia mengungkapkan dua pertiga penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan enam juta orang di sana berisiko kelaparan. Terkait kebijakan pelarangan Taliban, Nusseibeh menegaskan bahwa Islam tak mengajarkan pengekangan terhadap perempuan. “Islam menghormati peran perempuan dan menjunjung tinggi hak mereka,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Misi PBB untuk Afghanistan (UNAMA) Ramiz Alakbarov telah melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taliban Mohammad Hanif. Alakbarov melakukan lobi agar Taliban membatalkan keputusannya untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja di organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang sangat penting,” kata UNAMA dalam pernyataannya saat mengumumkan pertemuan antara Alakbarov dan Hanif, Senin lalu.

Pada 24 Desember lalu, Taliban telah memerintahkan LSM lokal dan asing di Afghanistan untuk tidak membiarkan staf perempuan di lembaga mereka bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut. Perintah tersebut tak berlaku langsung untuk PBB. Namun banyak dari program PBB dilaksanakan oleh LSM yang harus tunduk pada keputusan Taliban.

Sejak perintah pelarangan dirilis akhir pekan lalu, sudah terdapat lima LSM asing yang mengumumkan akan menangguhkan pekerjaan atau operasinya di Afghanistan. Mereka antara lain Christian Aid, Save the Children, the Norwegian Refugee Council, CARE, dan The International Rescue Committee.

Juru bicara Kementerian Ekonomi Taliban Abdulrahman Habib mengatakan pelarangan perempuan Afghanistan bekerja di LSM diberlakukan karena sejumlah pegawai tidak mematuhi interpretasi pemerintah tentang aturan berpakaian Islami bagi perempuan. Habib menyebut larangan itu bakal diterapkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement