REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memulai pertemuan penting Partai Buruh yang berkuasa, Selasa (27/12/2022) waktu setempat. Pertemuan penting seperti ini biasanya digunakan Kim untuk mengumumkan kebijakan besar untuk menyambut Tahun Baru.
"The Sixth Enlarged Plenary Meeting ke-8 Partai Buruh Korea (WPK) diadakan pada Senin," kata kantor berita resmi Korean Central News Agency, (KCNA) pada laporan Selasa.
Dalam rapat penting Partai Buruh, para peserta menyepakati lima agenda besar, termasuk review implementasi kebijakan utama dan APBD tahun 2022, serta rencana kerja dan RAPBN tahun 2023. KCNA mengatakan, bahwa Kim mempresentasikan laporan rinci tentang kekuatan negara yang meningkat secara luar biasa di semua bidang politik, militer, ekonomi dan budaya.
Ia juga merinci keberhasilan dan kemajuan yang telah dibuat dalam melaksanakan tugas-tugas besar melalui perjuangan berat dan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Laporan tersebut juga menetapkan tujuan utama untuk tahun 2023 di sektor-sektor utama termasuk logam, kimia, listrik, konstruksi, pertanian, dan industri ringan.
"Dia (Kim) menekankan perlunya menyusun kebijakan perjuangan yang lebih menggairahkan dan percaya diri berdasarkan fakta-fakta berharga yang mencapai kemajuan praktis sambil bertahan dalam semua kesulitan," kata KCNA.
Media pemerintah Korut tersebut biasanya merilis pidato pemimpinnya pada Hari Tahun Baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Kim telah mengadakan pertemuan partai di akhir tahun untuk membuat pengumuman kebijakan besar. Pertemuan partai dan pejabat pemerintah selama berhari-hari menutup satu tahun Korut dalam uji senjatanya yang intens.
Negara yang terisolasi itu menembakkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk intercontinental ballistic missiles (ICBM) atau rudal balistik antarbenua. Ketegangan baru bahkan muncul pada Senin (26/12/2022) ketika lima pesawat tak berawak (drone) Korut menyeberang ke Korea Selatan.
Selain mengenai uji senjatanya, Korut dihadapkan pada tantangan ekonomi yang meningkat di tengah sanksi internasional atas program senjatanya. Belum lagi imbas dari lockdown anti virus korona hingga bencana alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika