REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan perlindungan kepada mantan menteri luar negeri Mike Pompeo dan salah satu penasihat utamanya, Brian Hook. Langkah ini diambil karena mereka mendapatkan ancaman terus-menerus dari Iran.

Dalam pemberitahuan terpisah yang dikirim ke Kongres akhir pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengatakan, ancaman terhadap Pompeo dan Hook  "serius dan kredibel".  Hook menjabat sebagai utusan khusus administrasi Trump untuk Iran.

Bersama Pompeo, Hook adalah wajah publik dari kampanye "tekanan maksimum" AS terhadap Iran menyusul keputusan mantan presiden Donald Trump pada 2018 untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Selain itu, Iran juga menyalahkan Pompeo dan Hook atas pembunuhan terhadap komandan Garda Revolusi Iran (IRGC) Qassem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020. Iran bersumpah akan balas dendam atas kematian Soleimani.

Surat pemberitahuan Pemerintah AS kepada Kongres tertanggal 5 Januari menandai ke-10 kalinya Departemen Luar Negeri memperluas perlindungan terhadap Hook sejak dia meninggalkan jabatannya pada Januari 2021. Ini juga perpanjangan ketujuh kalinya terhadap Pompeo.

Kesenjangan muncul karena Pompeo, sebagai mantan menteri kabinet secara otomatis mendapatkan pengamanan pemerintah selama beberapa bulan setelah meninggalkan jabatannya. Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri John Bass.

"Dengan ini saya memutuskan, ancaman khusus terhadap mantan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo tetap ada," tulis Bass. 

Bass menggunakan bahasa yang identik untuk merujuk pada ancaman terhadap Hook. Pada Maret 2022, Associated Press melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri membayar lebih dari 2 juga dolar AS per bulan untuk memberikan keamanan 24 jam ke Pompeo dan Hook.  

Pemberitahuan tersebut tidak secara khusus mengidentifikasi Iran sebagai sumber ancaman. Tetapi para pejabat Iran telah lama melampiaskan kemarahan pada Pompeo dan Hook karena memimpin kebijakan keras terhadap Iran di bawah pemerintahan Trump, termasuk menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris asing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika