REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan revisi aturan terkait devisa hasil ekspor. Dalam rapat terbatas di Istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif ini juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Jokowi juga meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.
“Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur,” kata Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Menurut dia, pemerintah akan melakukan revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 sehingga diharapkan peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan cadangan devisa.
Dia juga mengatakan, nilai perdagangan ekspor Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan signifikan dengan nilai ekspor sebesar 268 miliar dolar AS. Berbagai komoditas utama seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) berkontribusi dalam peningkatan tersebut.
“Batu bara bisa mengompensasi impor minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 miliar dolar AS secara year to date. Sehingga, tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan tetap tumbuh positif meski melambat dibanding tahun lalu. Airlangga menjelaskan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di level 12,8 persen dan nilai impor di level 14,9 persen.
“Pada 2022, ekspor kita tumbuh 29,4 persen (yoy), impor tumbuh 25,37 persen (yoy). Pada tahun ini diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen,” ungkapnya.
Terkait negara tujuan ekspor, menurut Airlangga, Cina masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi. Sementara itu, perdagangan antarnegara anggota ASEAN juga masih cukup tinggi.
“Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Presiden,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika