REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional.

"Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya," kata Menhub dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Ia menyebut, sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemda untuk mendukung program di sektor transportasi, di antaranya dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan "block seat" atau subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah. Kemudian, dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi atau "buy the service" dan lain sebagainya.

"Tol laut yang semula hanya 29 titik, telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun. Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan. Sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri," katanya.

Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi. Menhub juga menjelaskan bahwa kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.Ini 

Ikuti Whatsapp Channel Republika