REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program padat karya pada tahun ini sebesar Rp 2,1 triliun.
"Terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya, kami sampaikan sebesar Rp 2,1 triliun," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Diana juga menambahkan program padat karya bidang Cipta Karya tahun ini ditargetkan menyerap 62 ribu tenaga kerja. Adapun total alokasi Program Padat Karya sebesar Rp 2,1 triliun itu terdiri dari Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.890 lokasi.
Kemudian untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi. Lalu untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 70 lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.
Realisasi Program padat karya bidang Cipta Karya pada 2022 tercatat mencapai Rp 2,192 triliun dari total alokasi pagu Rp 2,193 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.
Sebelumnya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2023 untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat, Kementerian PUPR mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya. Basuki menargetkan keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini sebanyak 785 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika