REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Subang Sejahtera menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, serta Perjanjian Regres Jalan Tol Akses Patimban di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (24/1/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat dan badan usaha jalan tol (BUJT) harus bekerja lebih cepat untuk memenuhi target pengoperasian Jalan Tol Akses Patimban pada September 2024. "Jalan Tol Akses Patimban ini akan mempercapat dan memperlancar transportasi hingga angkutan logistik di Provinsi Jawa Barat," kata Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/1/2023).
Tidak hanya fokus pada pembebasan lahan dan percepatan pembangunan fisik, Basuki meminta pembangunan Jalan Tol Akses Patimban juga harus mengutamakan kualitas. Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ini, Basuki menegaskan harus mengedepankan kualitas, estetika yang baik.
"Juga harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan termasuk penggunaan produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) nya," ujar Basuki.
Sementara itu, Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) M Wahid Sutopo memastikan akan selalu mendukung pembangunan proyek infrastruktur melalui pembiayaan inovatif dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Khususnya dalam proyek strategis nasional seperti halnya Tol Akses Patimban.
"Dukungan kami terhadap proyek ini merupakan komitmen kami dalam mendukung pengembangan ekspor industri otomotif nasional," ucap Wahid.
Wahid menambahkan, dukungan tersebut melengkapi upaya sebelumnya mengenia pengembangan fasilitas pengujian uji tipe kendaraan pada Oktober 2022. Sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam Presidensi ASEAN 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika