Rabu 25 Jan 2023 20:22 WIB

Anggota DPRD DKI dari PKS dan PDIP Janji Tolak Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta

Pada Rabu (25/1/2023), seratusan pengemudi ojol berunjuk rasa menolak jalan berbayar.

Rep: Zainur Mashir Ramadhan/ Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Sejumlah kendaraan roda dua melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota dengan usulan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 19.000 sekali melintas. Kebijakan tersebut akan diterapkan kepada semua kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, perencanaan tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas yang memumpuni seperti masih kurangnya kamera pengawas, monitor yang tidak menyala dan kurangnya sosialisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ismail, dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP Wa Ode Herlina, kompak menolak penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta. Hal itu, mereka ungkapkan saat menemui para pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga

“Kami seluruh anggota Komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait,” kata Ismail di hadapan para pengunjuk rasa.

Ditanya jaminan oleh orator, Ismail menegaskan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan terus menolak ERP. Oleh sebab itu, pihaknya meminta dukungan dari semua elemen agar ikut serta memperjuangkan sehingga jalan berbayar tidak diimplementasikan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Wa Ode. Menurut dia, PDIP akan selalu mendukung wong cilik, dan berupaya mewujudkan keluhan-keluhan yang ada.

“PDIP gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti, gitu aja, merdeka,” ujar Wa Ode.

Dia menjelaskan, jika rakyat ingin menolak jalan berbayar di DKI, pihaknya akan membantu hal tersebut. “Kita akan bantu untuk tolak,” ucap dia.

Diketahui, sekitar seratusan pengemudi ojek daring atau ojol berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). Para pengunjuk rasa dengan seragam dari platform berbeda itu menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

“Kita hanya minta ini dibatalkan,” kata salah satu orator dari mobil komando di lokasi.

Dia mengatakan, wacana ERP sejak gubernur-gubernur lalu tersebut memang sudah diketahui banyak pihak. Namun demikian, mencuatnya kembali keputusan untuk membuat jalanan di DKI berbayar dirasa tidak tepat.

“Lawan, tolak ERP. Legislator, jangan berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di 2024,” lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika