REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyoroti masih adanya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar Pasar Kebon Kembang, Kecamatan Bogor Tengah, karena ada pembiaran. Dalam tahun terakhir masa jabatannya ini, Bima Arya akan berikhtiar maksimal untuk menertibkan kawasan tersebut.
Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menertibkan para PKL yang telah lama berjualan, tentunya diawali dengan dialog dan dimaksudkan untuk penataan. Di samping itu, Bima Arya akan melakukan rotasi sejumlah jabatan, agar Pemkot Bogor bergerak semaksimal mungkin menuntaskan program prioritas.
“Kita akan fight untuk terus merapikan Bogor Tengah ini, Pasar Kebon Kembang, Sawojajar akan kita rapikan sehingga nyaman bagi semua. Memang tidak mudah, tetapi selama ada niat pasti ada jalannya, ini momentum bagi semua,” kata Bima, Rabu (25/1/2023).
Penataan yang dilakukan Pemkot Bogor, lanjut Bima Arya, tidak perlu ditakuti pedagang maupun masyarakat Kota Bogor, akan ditempatkan dimana nanti. Ia menjelaskan, seperti penataan PKL di Taman Sempur yang semrawutnya luar biasa, tetapi kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, nyaman, dan bersih.
Pemeliharaan kawasan yang sudah ditata, pembinaan dan pemberdayaan sebagai lanjutan dari penataannya agar naik kelas, menjadi hal yang dititipkan Bima Arya kepada jajaran Pemkot Bogor dan jajaran wilayah.
“Kita harus membuat para PKL naik kelas hingga mereka bisa memiliki outlet kebanggaan dimana-mana, kurang lebih begitu cara berpikir kita,” ujarnya.
Bima Arya juga menerima masukan dari Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, tentang zona hitam yang menjadi rawan bencana menjadi prioritas dalam musrenbang Kecamatan Bogor Tengah. Ia pun meminta Sekda Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait untuk menyisir kembali dan lebih diprioritaskan.
Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid, mengungkapkan, 88 kegiatan dengan prioritas bidang fisik pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024. Khususnya, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) mengingat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi bencana di Bogor Tengah, selain pemberdayaan masyarakat pascapandemi Covid-19.
“Ini hal yang penting karena ketika bencana terjadi, masyarakat umumnya tidak siap. Sementara di Bogor Tengah terdapat 11 titik zona hitam. Pelaku UMKM juga harus benar-benar diperhatikan dan membantu permodalan hingga meningkatkan kreativitas mereka. Intinya itu skala prioritas kita,” kata Abdul Wahid.
Abdul Wahid menerangkan, zona hitam yang difokuskan tahun 2024 adalah pembangunan TPT dan untuk masyarakatnya kolaborasi dengan BPBD Kota Bogor akan direlokasi ke rumah susun atau difasilitasi untuk dikontrakkan.
Monitoring terhadap zona hitam dan edukasi kepada masyarakat ditegaskan Abdul Wahid terus dilakukan jajarannya, sehingga ke depan masyarakat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi dan menanggulangi potensi yang ada di lingkungannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika