REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tahun ini, setidaknya terdapat 41 pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah di Jawa Barat. Dari 41 proyek tersebut, sebanyak 27 di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), sedangkan 14 lainnya adalah non-PSN.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat, untuk menyukseskan pengadaan lahan tersebut di Jawa Barat. Pengadaan lahan tersebut, di antaranya untuk pembangunan 13 ruas jalan tol, 7 bendungan, 8 jalan arteri, kereta cepat, jalur rel ganda, LRT, petrochemical complex, sutet, pelabuhan, tempat ibadah, irigasi, instalasi pengelolaan air, jembatan, dan TPAS.
"Kita ingin kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, itu lebih baik lagi untuk menyukseskan program-program strategis nasional yang ada di Jawa Barat," ujar Dalu di sela Rapat Kerja Daerah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (30/1/2023).
Lebih khusus lagi, kata dia, terkait dengan agraria dan tata ruang. Sehingga, proses perjalanan penyelesaian PSN yang ada di Jawa Barat ini lebih mantap dan lebih sukses lagi.
Dalu memberi contoh, proyek yang tengah dikerjakan di antaranya Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Jakarta-Cikampek II, Bendungan Leuwikeris, LRT, Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Lingkar di Kuningan dan Sumedang, sampai sejumlah jalan alternatif dan lintas. Pengadaan tanah 41 proyek ini ditangani oleh 20 kantor pertanahan di Jabar.
"Tentu saja karena sebagian besar program strategis nasional ini dimanfaatkan oleh masyarakat, kita pengen masyarakat bisa terlibat langsung terlibat aktif. Partisipasi masyarakat ditingkatkan, tinggal diperlukan peran dari pemerintah daerah untuk membangkitkan partisipasi masyarakat ini," paparnya.
Untuk memperlancar pengadaan tanah 41 proyek tersebut, kata Dalu, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat melaksanakan rakerda dengan melibatkan seluruh satker yang ada di Jawa Barat. Sekaligus menyiapkan program pada 3 Februari 2023 yakni pemasangan patok tanah bersama secara nasional.
"Kemudian untuk pengadaan tanah kami ada 20 lokasi satker yang meliputi 27 titik PSN, ini sangat penting karena berkaitan dengan infrastruktur kita. Kemudian tata ruang juga bagian terpenting karena tatu rang jadi panglima dari seluruh aktivitas yang ada di atas tanah itu," katanya.
Dalu menjelaskan, terdapat 22,72 juta bidang tanah di Jabar. Dari angka tersebut, yang sudah terpetakan sebanyak 13,99 juta bidang atau 61,6 persen (12,69 juta bidang sudah terdaftar), dan yang belum terpetakan 8,7 juta bidang atau 38,4 persen.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB di Jabar pun, katanya, naik dalam tiga tahun terakhir. Yakni Rp 4,2 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 5,1 triliun pada 2021, dan pada 2022 menjadi Rp 6,3 triliun. Hal ini menjadikan Jabar sebagai daerah dengan BPHTB terbesar di Indonesia, di atas DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika