REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi bekal berharga bagi para pelaku usaha hingga pengambil kebijakan. Laporan tersebut berisi gambaran sekaligus peta jalan yang jelas terkait situasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
"LPI 2022 yang dirilis oleh Bank Indonesia memberikan arah jelas terkait situasi ekonomi tahun ini (2023). LPI 2022 bisa menjadi patokan bagi para pelaku usaha maupun pengambil kebijakan dalam melakukan langkah-langkah terbaik di tengah ketidakpastian global," ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/1/2022).
Untuk diketahui Bank Indonesia resmi merilis Laporan Perekonomian Indonesia pada Senin (30/1/2023). Selain LPI, Bank Indonesia juga meluncurkan buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 sebagai bentuk dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Peluncuran dua publikasi ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Fathan mengatakan, tahun ini merupakan tahun krusial bagi perekonomian negara-negara dunia akibat tidak menentunya situasi global. Perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai, perang dagang Amerika Serikat-China yang kian intens, hingga dampak perubahan iklim yang kian terasa membuat situasi perekonomian kian tak menentu.
"Dalam situasi ini dibutuhkan panduan jelas mengenai pondasi perekonomian di Tanah Air dan bagaimana peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga Indonesia tidak ikut terjerembab dalam potensi resesi," katanya.
Fathan mengatakan, dalam LPI 2022, BI memberikan kisi-kisi kondisi makro perekonomian Indonesia. Di antaranya pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 4,5-5,3 persen, dan transaksi berjalan diprakirakan berada dalam kisaran surplus 0,4 persen sampai dengan defisit 0,4 persen dari PDB. Selain itu, inflasi pada 2023 diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen.
"Secara umum dari LPI ini kita bisa optimistis jika perekonomian Indonesia tahan ini akan tetap bertahan di tengah gejolak global. Kendati demikian kita tetap harus waspada dengan berbagai dinamika global yang bisa memberikan ekses negatif ke perekonomian nasional," ujarnya.
Politikus PKB ini menegaskan jika Indonesia mampu bertahan dan melewati 2023 tanpa gejolak besar, maka prospek kebangkitan ekonomi akan kian besar. Untuk itu dibutuhkan konsistensi BI menjaga stabilitas, inovatif, serta bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional.
"Dengan demikian akan terjaga kesinambungan pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
Fathan meminta agar BI terus melanjutkan transformasi yang telah diinisiasi sejak 2018, baik transformasi kelembagaan maupun transformasi kebijakan. Selain itu, kebijakan BI harus pro pertumbuhan (pro growth). BI harus bisa menjaga pertumbuhan sektor kredit di kisaran 11-13 persen.
"Dengan kebijakan pro growth ini akan memastikan fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan bisa optimal dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memastikan kecukupan modal sehingga potensi mereka tumbuh berkembang kian besar," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika