REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan data produksi beras telah sesuai. Ia membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Hal tersebut diungkapkannya secara usai mencocokkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

"Hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada. Ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke," kata Syahrul di Agricultre War Room, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Syahrul menegaskan, data dari BPS merupakan rujukan utama dari Kementan dan semua pihak, sesuai petunjuk Presiden serta ketentuan aturan yang ada. Namun, Kementan tetap mengumpulkan data melalui SISCrop sebagai data cadangan dan hasilnya sinkron dengan data dari BPS.

"Tata laporan masih kita pakai, jadi jangan satu sistem. Mudah-mudahan tidak ada error. Namun, dalam kehidupan modern sekarang ini kalau ada orang tidak percaya digital itu kan terlalu juga ya. Tetapi tidak berarti data yang ada (tidak valid), jajaran BPS ada dimana-mana di seluruh Indonesia itu harus kita manfaatkan," kata Syahrul menjelaskan

Ia pun mengingatkan agar semua pihak menghargai jerih payah para petani yang telah bersusah payah dalam memproduksi beras. Menurutnya, kita harus berterima kasih kepada para petani yang rela berpanas-panas dan berkeringat.

"Produksinya harus kita hargai," ujar Syahrul.

Ia menyampaikan, untuk Januari hingga Maret 2023, terdapat kelebihan stok kurang lebih tiga juta ton karena hasil panen beras saat ini mencapai 12 juta ton.

Soal impor beras, Syahrul enggan menanggapi karena bukan domain Kementan. Kendati demikian ia menegaskan, ketersediaan stok beras cukup dan sama dengan kondisi pada 3 tahun lalu. Bahkan jika menengok data di 2022, lanjutnya, produksi beras tertinggi terjadi di 2022, tertinggi sejak 77 tahun terakhir.

"Oleh karena itu buka data. Saya berharap tidak mengatakan kita yang benar atau kita yang salah, bahwa ada importasi kemudian itu menjadi cadangan ya. Kita juga tidak boleh terlalu pede (percaya diri) juga bahwa semua sudah oke. Kan yang paling penting hasil petani harus kita beli," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan ada kejanggalan dari data yang ia himpun dari Kementan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (DjTP), Badan Pangan Nasional dan BPS. Satu sisi data menunjukkan Indonesia surplus beras, tapi di sisi lain impor beras terus berjalan.

"Kalau surplus kok masih harus ada impor," tuturnya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (16/1/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika